Batam, Investigasi.news – Dunia pers kembali tercoreng oleh pernyataan diskriminatif dari oknum pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Batam, yang terang-terangan menyarankan narasumber menolak wawancara dari wartawan yang tidak memiliki kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi dari kalangan jurnalis dan organisasi media lain, termasuk media nasional yang telah terverifikasi Dewan Pers secara faktual dan administratif.
Dalam kutipan yang viral dan beredar luas melalui tangkapan layar dari sejumlah portal media online lokal di Kepulauan Riau (Kepri), tertulis:
“Ia juga menekankan, narasumber boleh menolak ketika diwawancarai wartawan, jika wartawan tersebut tidak mengantongi kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang ditandatangani oleh Dewan Pers.”
Pernyataan tersebut tidak hanya mengarah pada pembatasan kerja jurnalistik secara sepihak, tetapi juga menimbulkan iklim eksklusivitas profesi wartawan—sesuatu yang jelas bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Beberapa wartawan aktif di Kota Batam yang berhasil diwawancarai Investigasi.news mengecam keras sikap oknum tersebut.
“Ini bukan edukasi, ini penyesatan publik. Banyak dari kami yang masih belum UKW bukan karena tidak mau, tapi karena kesempatan terbatas dan biayanya tidaklah murah. Bukan berarti kami tidak berkompeten,” ujar AF, salah satu jurnalis di Batam.
“Kalau semua narasumber ikut-ikutan menolak wawancara dari wartawan yang belum UKW, maka kampus, media komunitas, bahkan LSM dan mahasiswa akan otomatis dibungkam. Ini logika yang ngawur,” tegas AF lagi.
Sementara itu, dengan nada ringan Pemimpin Redaksi Investigasi.news, Suci Martia, S.IKom, yang juga berstatus Wartawan Utama, mengungkap keprihatinannya terhadap kalimat-kalimat seperti itu.
“Kalimat-kalimat seperti Ini bukan hanya tidak etis, tetapi juga membahayakan semangat jurnalisme inklusif. Wartawan seharusnya saling rangkul, bukan saling bungkam demi kepentingan kelompok tertentu.”
“Di sini, kami terbiasa memakai istilah: jangan matikan lampu kawan demi menyalakan lampu kita sendiri. Yang dilakukan oknum ini jelas bertentangan dengan semangat kolaboratif pers,” lanjutnya.
Suci juga menegaskan bahwa sertifikasi UKW penting sebagai peningkatan mutu, bukan syarat legalitas seorang jurnalis. Tak ada satu pun pasal dalam UU Pers yang mewajibkan UKW sebagai prasyarat mewawancarai narasumber.
UKW adalah mekanisme yang didorong oleh Dewan Pers sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Namun, menjadikannya satu-satunya tolak ukur adalah bentuk penyimpangan.
“Apakah mahasiswa jurnalistik yang tengah tugas harus ditolak narasumber karena belum punya UKW? Bagaimana dengan jurnalis komunitas di pedalaman? Ini sikap elitis yang justru membungkam mereka yang paling butuh media,” tulis Ar yang ikut menanggapi Masalah ini.
Kita sama-sama tahu, Pasal 28F UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk “mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.” Undang-undang ini menjadi fondasi kebebasan pers dan tidak pernah menyebutkan bahwa wartawan wajib memiliki UKW untuk menjalankan tugas jurnalistik.
Jika narasumber diarahkan untuk menolak wawancara hanya karena seorang wartawan belum UKW, maka yang dilanggar bukan hanya etika, tetapi juga konstitusi negara.
Investigasi.news, sebagai media profesional dan terverifikasi Dewan Pers, berharap Legalitas jurnalistik tidak semata-mata ditentukan oleh sertifikat, tetapi oleh integritas, fakta, dan itikad baik dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Termasuk, segala bentuk pembatasan berbasis kelompok atau organisasi adalah pembajakan terhadap hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi.
Dengan demikian kita berharap PWI dan organisasi wartawan lain seharusnya menjadi rumah besar yang merangkul, mendidik, bukan membatasi ruang gerak profesi.
Fransisco Chrons
