Surabaya, Investigasi.news – Prestasi luar biasa kembali diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak 2015, Pemprov Jatim kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penghargaan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (24/4/2025), melalui penyerahan resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, disaksikan oleh Ketua DPRD Jatim M. Musyafak dan Kepala Perwakilan BPK Jatim Yuan Candra Djasin.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah, menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, patuh terhadap regulasi, serta mampu menyajikan laporan secara wajar dan transparan.
Khofifah: Ini Hasil Kerja Keras dan Komitmen Bersama
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari sinergi seluruh elemen pemerintahan—eksekutif, legislatif, BPK, serta partisipasi publik—dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pelayanan publik.
“Capaian ini adalah hasil dari kerja kolektif seluruh unsur. Ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi bukti bahwa Pemprov Jatim serius membangun sistem keuangan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pada hasil nyata,” tegas Khofifah.
Khofifah juga menekankan bahwa predikat WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan pondasi penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dorong Pembangunan Berkelanjutan dan Pemerataan
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang sehat berdampak langsung pada pembangunan yang berkelanjutan. Dengan tata kelola yang tepat, program-program prioritas Pemprov Jatim seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, peningkatan layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur, dapat dijalankan secara lebih efektif dan merata.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD harus benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat. Itulah esensi dari keuangan negara yang berkeadilan,” imbuhnya.
BPK: Jatim Konsisten dan Paling Cepat Serahkan Laporan
Sementara itu, Dirjen PKN V BPK RI, Widhi Widayat, mengapresiasi Pemprov Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang paling cepat dalam menyerahkan LHP kepada BPK. Hal ini menunjukkan tingginya kepatuhan dan kesiapan Pemprov dalam memenuhi prinsip akuntabilitas publik.
“Jatim menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi dan integritas. Ini menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang kredibel,” ujar Widhi.
Ia menegaskan bahwa audit BPK tidak hanya fokus pada penyajian laporan keuangan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Langkah Berkelanjutan Menuju Pemerintahan Bersih dan Modern
Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap seluruh aspek pengelolaan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar untuk menyempurnakan perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun mendatang.
“Kami tidak akan berhenti di WTP kesepuluh ini. Justru menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas birokrasi, memperluas transparansi, dan memperkuat kepercayaan publik,” tutup Khofifah.
Dengan capaian ini, Pemprov Jawa Timur menegaskan diri sebagai role model dalam tata kelola keuangan daerah yang unggul, selaras dengan prinsip good governance, dan sebagai bukti konkret bahwa pemerintah daerah dapat bekerja secara bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat.
Guh
