Taliabu, Investigasi.News – Dewan pimpinan cabang gerakan pemuda marhaenis (DPC GPM) Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, melalui Dewan Pembina Asrarudin La Ane yang kerap disapa Bung Asra, kembali mengingatkan ke aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu atau Kejaksaan Tinggi Maluku Utara maupun Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), untuk segera lidik proyek pembangunan jalan rabat beton Nggele-Lede, senilai Rp16 M lebih yang tidak kunjung selesai sejak tahun 2022 sampai sekarang.
Sebelumnya diketahui proyek jalan rabat beton Nggele-Lede tersebut dikerjakan asal-asalan yang menggunakan bahan material batu karang, dengan ketebalan cor yang tidak merata. Parahnya lagi, proyek yang sempat menjadi sorotan masyarakat dan berbagai media hingga viral di media sosial juga tidak sesuai spesifikasi teknis. Selain itu proyek tersebut juga melanggar UU nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang kewajiban memasang papan nama pada setiap proyek yang anggarannya dibiayai oleh Negara.
Proyek tersebut juga bersumber dari APBD tahun 2022, yang mana anggaran itu didapat dari pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Maluku Utara (BPD) senilai 115 milyar.
” Aparat penegak Hukum dan DPRD kok bisa bisanya diam ya, anggaran yang begitu besar mereka biarkan”, ungkap Asra keheranan.
Lanjut Asra, sangat disayangkan program pembangunan jalan tersebut yang tak kunjung selesai atau bisa disebut mangkrak malah dibiarkan begitu saja oleh aparat penegak hukum.
” Ini menjadi catatan hitam untuk Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan Negara, terlebihnya kepada instansi terkait yaitu DINAS PUPR, bahkan Pihak DPRD pun tinggal diam, sementara dari pihak penegak hukum juga diam entah apa maksud dibalik semua ini “, tambah bung Asra.
“Kita lihat saja sebagai pemegang pucuk kepemipinan tertinggi di Pemerintahan Pulau Taliabu dalam hal ini Bupati. Langkah apakah yang diambil untuk menangani segala permasalahan pembangunan infrastruktur yang ada di negeri ini. Apakah kinerja kadis PUPR patut diapresiasi dan dipertahankan oleh pak bupati”, pungkasnya.
(Y. Tabaika)
