Jayapura, Investigasi.News – Mochtar, pria yang diduga kuat menjadi otak di balik aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Jayapura, Papua, hingga awal Juni 2025 belum juga tersentuh proses hukum. Padahal, operasi tambang liar yang ditengarai menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri ini telah menjadi sorotan publik dan media selama berbulan-bulan.
Investigasi yang dilakukan tim Investigasi.News mengungkap, Mochtar diduga masih aktif mengendalikan aktivitas penambangan di kawasan Malili dan sekitarnya. Aktivitas tersebut berlangsung terang-terangan, tanpa hambatan berarti dari aparat penegak hukum.
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan: ada apa dengan penegakan hukum di Papua? Apakah hukum benar-benar tumpul ke atas?
Ketua LSM Barisan Rakyat Peduli Nusantara (Barapen), Edison, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai pembiaran terhadap tambang ilegal bukan hanya bentuk kelalaian, tapi juga sinyal lemahnya keberpihakan negara terhadap lingkungan dan keselamatan warga.
“Sudah jelas aktivitas ini merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat karena dugaan penggunaan merkuri. Tapi sampai sekarang, tidak ada tindakan. Kami pertanyakan komitmen dan keberanian aparat,” tegas Edison, Rabu (4/6/2025).
Lebih lanjut, Edison menyebut pihaknya siap menggerakkan aksi massa jika penegakan hukum tak kunjung dilakukan.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, kami akan kumpulkan masyarakat dan turun ke jalan. Ini soal masa depan Papua,” katanya.
Sejumlah aktivis lingkungan yang ditemui juga menyuarakan keprihatinan yang sama. Mereka mengingatkan bahwa pembiaran tambang ilegal bukan hanya soal hukum, tapi soal ancaman nyata terhadap keberlanjutan ekosistem: kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan ancaman kesehatan masyarakat akibat paparan merkuri.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai status hukum Mochtar atau tindak lanjut penanganan kasus tambang ilegal tersebut.
Investigasi.News masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak-pihak berwenang dan akan terus memantau perkembangan kasus ini.
John
