Malut, Investigasi.News – Persoalan mutasi ASN lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang kini berubah nama menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), lingkup Pemda Kab. Kepulauan Sula menjadi polemik dan sempat dibahas dalam RDP kemarin (4/7) antara pihak DPRD dan Pemda Sula.
Kedasi Selayar, SSTP., M.Tr.IP, pegawai lulusan S2 IPDN dimutasi ke sekolah dasar (SD) di pelosok dengan posisi sebagai Tata Usaha disekolah tersebut, sontak hal ini menuai simpati publik tak terkecuali keluarga IKAPTK yang ketua umumnya Akmal Malik Dirjen Otda Kemendagri RI.
“Saya melihat persoalan Kedasi itu hanya persaingan di internal mereka saja (praja-red), apa lagi saya dengar Kedasi tidak ada kesalahan atau pelanggaran apapun” ujar salah satu ASN Pemda Sula yang minta disilent identitasnya.
Logikanya, Ibu Kaban (Fadila Waridin-red) itu S1 IPDN, staffnya Kedasi S2 IPDN, bekerja dalam satu atap, silahkan kalian ilustrasikan sendiri, ujar ASN tadi dengan senyum penuh arti.
Sudah menjadi rahasia umum jika para Praja IPDN yang menjadi ASN Pemda Sula terlihat kurang kompak , bahkan sebelumnya tercatat ada Dwi Natalia Sumah, ASN Pemda Sula yang sempat kena masalah di Sula tapi dibiarkan begitu saja oleh kelompok praja lainnya.
“Seharusnya mereka kompak membangun negeri ini, karena mereka ASN pilihan, dengan pendidikan tertentu, tapi lihat saja, diantara mereka saja kurang harmonis, bahkan sampai ada wacana bahwa (maaf) oknum ASN IPDN yang merusak tatanan birokrasi yang ada di Pemda Kab. Kepulauan Sula”, ujar ASN Pemda Sula lainnya.
Terpisah, seorang praja ASN Pemda Sula juga mengungkapkan kekecewaannya kepada awak media Investigasi News, Rabu (5/7).
“Okelah jika ibu Bupati tidak paham, namun itu Kaban BKD juga praja IPDN, masa sampai hati mengorbankan juniornya seperti itu”, ujarnya.
Pantauan media ini, memang seperti ada sekat antara ASN Praja IPDN lingkup Pemda Sula, hal ini bisa saja dipengaruhi kondisi sosiologis dan politis yang siklusnya biasa terjadi setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Sementara ini yang paling dianggap memegang peranan adalah ’Trio Praja’, yakni Chaerullah Mahdi (Kadishub), Suwandi Gani (Kabag Pemerintahan) dan Kamarudin Mahdi (mantan Inspektur).
Popularitas ketiganya dalam mengatur pemerintahan daerah kab. Kepulauan Sula disinyalir mengalahkan para seniornya, seperti Bambang Fataruba (Kadis Dukcapil) atau bahkan Ahmad Salawane (Assisten I).
( Rahman )
