Pati, Investigasi.News – Kekerasan birokratis pecah di jantung Kota Pati. Selasa siang (5/8/2025), posko sumbangan warga yang berdiri di Alun-alun Simpang Lima digerebek paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tanpa surat resmi, aparat menyita puluhan kardus air mineral dan logistik lain yang dihimpun secara sah untuk mendukung demonstrasi damai menolak kenaikan pajak daerah.
Tak hanya itu. Langkah represif ini ternyata dilakukan atas perintah langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati, Riyoso, yang bahkan turun langsung memantau operasi penyitaan di lokasi.
Posko yang berdiri sejak 1 Agustus 2025 itu digagas oleh warga dan aktivis. Mereka mengumpulkan logistik seperti beras, telur, dan air mineral untuk mendukung aksi penolakan kenaikan pajak daerah yang disinyalir naik hingga 250 persen dan dinilai sangat memberatkan rakyat.
“Ini bentuk solidaritas warga. Mereka ikut menyumbang karena merasakan sendiri dampaknya. Kenaikan pajak ini bukan hanya tidak masuk akal, tapi menyengsarakan,” tegas Koordinator Aksi, Husain, seperti dikutip Mantranews.id.
Namun siang ini, suasana berubah panas. Satpol PP datang tanpa pemberitahuan dan langsung menggiring logistik sumbangan ke dalam kendaraan dinas. Warga dan relawan yang menjaga posko mencoba menghalangi, tapi tak kuasa melawan aparat yang bertindak beringas.
“Ini tidak melanggar aturan, Pak! Turunkan air minum hasil sumbangan warga!” teriak salah satu warga, seperti terekam dalam video amatir yang kini viral di media sosial. Suasana di lapangan sempat nyaris ricuh, dengan adu argumen keras antara warga dan aparat.
Hingga berita ini diturunkan, tidak satu pun pejabat Satpol PP atau Dinas PUPR memberikan klarifikasi resmi. Publik dibiarkan bertanya-tanya: apa sebenarnya dasar hukum penyitaan ini? Atau ini hanya upaya membungkam protes rakyat dengan cara-cara kekuasaan?
Insiden ini memicu gelombang kegeraman di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai tindakan aparat sebagai bentuk intimidasi terhadap warga yang bersuara. Terlebih, aksi demonstrasi besar dijadwalkan digelar 13 Agustus mendatang. Posko logistik menjadi simbol perlawanan sipil yang kini justru disapu bersih oleh kekuatan negara.
Penyitaan logistik sumbangan warga tanpa alasan jelas adalah bentuk arogansi kekuasaan yang menghina akal sehat publik. Pemerintah daerah dinilai lebih sibuk mematikan suara penolakan ketimbang menjawab tuntutan rakyat.
Masyarakat kini menunggu: apakah Bupati Pati akan bicara, atau justru memilih bungkam seperti biasa?
Tim
