Puruk Cahu, investigasi.news – Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana pada tahun 2025. Hal ini disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana di Puruk Cahu tadi.
Rahmanto menyampaikan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Ia mengapresiasi kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Murung Raya yang dinilai telah siap baik dari sisi personel, peralatan, maupun anggaran.
“Alhamdulillah, BPBD kita siap. Terima kasih kepada Kepala BPBD, Fitrianul Fahriman, atas kinerja yang luar biasa,” ujarnya.
Namun, ia menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung kesiapsiagaan bencana. Perusahaan yang beroperasi di wilayah Murung Raya diminta untuk turut menyiapkan personel, anggaran, dan peralatan tanggap darurat.
“Saat ini baru dua perusahaan yang dinilai siap, yaitu PT Indo Muro Kencana dan PT Adaro. Perusahaan lainnya belum menunjukkan komitmen nyata,” tegasnya. Pemerintah, lanjut Rahmanto, akan menurunkan tim dari BPBD dan para camat untuk mengecek langsung kesiapan perusahaan-perusahaan tersebut.
Kesiapan di tingkat desa juga menjadi perhatian. Rahmanto mengungkapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah diminta untuk menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah desa agar menganggarkan dana penanggulangan bencana melalui APBDes.
“Jenis bencana yang paling sering terjadi di Murung Raya adalah banjir dan kebakaran, disusul potensi longsor. Oleh karena itu, penganggaran mitigasi bencana di tingkat desa wajib dilakukan mulai tahun ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap APBDes akan memperhatikan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana. “Jika tidak ada anggaran bencana, maka harus dikembalikan untuk diperbaiki. Kami ingin setiap desa memiliki kesiapan minimal,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Rahmanto mengajak seluruh pihak untuk bersinergi. “Penanggulangan bencana bukan hanya urusan pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat juga harus ambil bagian,” tandasnya.
Zulmi
