NATUNA , Investigasi.News – Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Natuna dari Fraksi Partai Gerindra, Dedi Yanto (Atet), menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang lama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Negara pada Pelaku Usaha di Sektor Tertentu. Menurut Atet, langkah ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.
“Ini adalah kebijakan yang sangat berpihak pada rakyat. Banyak petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang selama ini terjebak utang dan sulit berkembang. Dengan penghapusan ini, mereka bisa kembali produktif dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” ujar Atet, Senin (6/5/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menilai kebijakan ini sejalan dengan visi ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo. Ia menegaskan DPRD Kabupaten Natuna akan mengawal implementasi PP 47/2024 di daerah, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami siap mengawal implementasi aturan ini agar UMKM di Natuna bisa bangkit dan berkembang,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penghapusan utang ini bertujuan membangkitkan kembali semangat pelaku UMKM di sektor-sektor strategis. Program ini akan dijalankan oleh kementerian terkait, dengan syarat tertentu, seperti terdampak bencana atau pandemi, tidak mampu membayar, dan memiliki utang macet selama hampir 10 tahun.
Adapun batas maksimal penghapusan utang ditetapkan sebesar Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk pelaku UMKM perorangan. Pemerintah menargetkan program ini akan menyentuh 1 juta pelaku UMKM dengan total penghapusan piutang mencapai Rp10 triliun, tanpa membebani APBN.
Dukungan serupa juga datang dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Setyono ST, yang menyebut kebijakan ini sebagai solusi konkret bagi UMKM yang terdampak krisis.(Hs)
