Padang Pariaman, investigasi.news — Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar kegiatan “Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah”. Kegiatan ini mengusung tema “Budaya Kerja ASN Berbasis HAM untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal bagi Masyarakat” dan dilaksanakan secara hybrid, diikuti oleh ASN dari berbagai kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Kegiatan resmi dibuka oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, pada Kamis (8/5/2025). Dalam sambutannya, Rahmat menegaskan bahwa penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tanggung jawab seluruh elemen negara, termasuk ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik.
“ASN tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan hukum dalam menjamin layanan publik yang adil, transparan, bebas diskriminasi, dan anti-KKN,” tegas Rahmat.
Ia mengutip Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu dan wajib dilindungi oleh negara dan semua pihak. Menurutnya, nilai-nilai kerja ASN yang BerAKHLAK—Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif—harus dibingkai dengan prinsip-prinsip HAM.
“Budaya kerja berbasis HAM menuntut ASN untuk menjunjung tinggi keadilan, tidak diskriminatif, transparan dalam kebijakan, serta mampu menyelesaikan konflik secara adil,” tambahnya.
Kabupaten Padang Pariaman sendiri telah meraih predikat “Kabupaten Peduli HAM” dari Kemenkumham RI selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Rahmat berharap capaian tersebut menjadi motivasi agar ASN di daerahnya terus memperkuat layanan publik yang berpihak pada hak-hak masyarakat.
“ASN harus menjadi agen perubahan yang membawa dampak nyata, tidak hanya bagi institusi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat secara luas,” pungkasnya.
Acara ini turut menghadirkan dua narasumber kunci: Direktur Penguatan Kapasitas HAM Kemenkumham, Novie Soegiharti, S.Sos., M.Si., serta motivator muda sekaligus Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman, M. Fadhli, S.AP., M.M. Keduanya memberikan pandangan strategis tentang pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia.
Ari
