Tanjungpinang, Investigasi.news – Dunia pendidikan Kepulauan Riau kembali tercoreng. Proses seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) jenjang SMA/SMK tahun 2025 yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Kepri diduga penuh rekayasa, kental aroma pengkondisian, dan meninggalkan luka dalam bagi para peserta yang kompeten namun ‘disingkirkan’ secara administratif.
Puluhan guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan siap maju ke tahap seleksi substansi, secara sepihak digugurkan hanya karena “kuota dibatasi 12 orang”. Padahal mereka memenuhi syarat, punya pengalaman, dan kinerja yang terbukti. Namun, apa daya: mereka bukan bagian dari lingkaran ‘orang dalam’.
“Kami sudah melengkapi semua berkas. Tapi setelah dinyatakan lulus, tiba-tiba digugurkan. Alasannya karena kuota. Padahal tidak pernah diinformasikan sebelumnya ada pembatasan kuota seperti itu. Ini seperti jebakan yang sengaja dipasang,” ujar salah seorang peserta dengan nada kecewa.
Disdik Kepri berdalih bahwa sistem SIMKSPSTK menetapkan kuota peserta seleksi substansi hanya dua kali lipat dari kuota pelatihan. Namun, mereka mengabaikan fakta penting dalam panduan sistem yang menyebut: “Jika jumlah peserta dengan berkas valid melebihi batas, maka harus dilakukan seleksi tambahan, bukan digugurkan secara sepihak.”
Seleksi tambahan itu bisa berupa tes substansi atau pemeringkatan berdasarkan prestasi, pengalaman manajerial, kedekatan domisili, masa kerja, hingga golongan kepangkatan.
Namun semua itu dilewati. Disdik justru langsung mencoret nama-nama yang tak masuk ‘radar kekuasaan’.
“Kalau memang ada kelebihan kuota, ya adakan tes substansi. Ini tidak. Kami dicoret diam-diam. Ini bukan seleksi, ini eksekusi,” ujar peserta lain dengan nada getir.
Kecurigaan menguat bahwa proses seleksi ini hanyalah formalitas, karena jabatan Kepala Sekolah sudah diplot sejak awal. Para peserta yang murni berjuang dengan kompetensi hanya dijadikan figuran dalam skenario lama: “Seleksi untuk menutupi titipan.”
“Seleksi Kepala Sekolah di Kepri dari dulu memang penuh permainan. Siapa yang dekat dengan pejabat dinas, dia yang lolos. Sementara kami yang punya pengalaman dan prestasi disingkirkan karena tidak punya ‘backing’,” ujar sumber yang sudah beberapa kali mengikuti seleksi.
Hal ini jelas bertentangan dengan semangat program Kepemimpinan Sekolah yang digaungkan Kemendikbudristek melalui Platform Merdeka Mengajar. Alih-alih mencari pemimpin sekolah yang tangguh dan profesional, Dinas justru menjadikan seleksi ini panggung dagang pengaruh dan balas budi.
Skandal seleksi ini menimbulkan kecurigaan besar: Apakah jabatan Kepala Sekolah di Kepri diperjualbelikan? Apakah ini hanya perpanjangan tangan dari ‘raja kecil’ di Dinas Pendidikan yang mengatur siapa berhak naik berdasarkan kedekatan, bukan kemampuan?
“Kami tidak percaya lagi. Semua ini sudah diskenario. Siapa yang naik, sudah ada daftarnya dari awal. Seleksi hanya formalitas,” tegas peserta lain dengan nada muak.
Para peserta mendesak:
- Audit total proses seleksi BCKS di Disdik Kepri oleh Kementerian dan lembaga independen.
- Pemecatan pejabat Dinas yang terlibat dalam manipulasi seleksi.
- Pengembalian hak seluruh peserta yang telah lolos administrasi untuk ikut tahap substansi.
- Pengawasan ketat terhadap proses penempatan Kepala Sekolah agar sesuai kompetensi, bukan kedekatan.
Seleksi seperti ini bukan hanya melukai para guru yang telah mengabdi, tetapi juga membunuh masa depan pendidikan Kepri. Sekolah-sekolah akan dipimpin oleh figur yang tidak layak, hanya karena mereka ‘punya beking’.
Dan jika Kementerian, Gubernur, dan APH diam, maka jelas mereka menjadi bagian dari persekongkolan ini.
“Negeri ini bukan kekurangan guru hebat, tapi kekurangan pejabat yang jujur!” ujar aktivis pendidikan yang mengikuti skandal ini sejak awal.
Fransisco Chrons
