Banyuwangi, Invetigasi.news– Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan langkah progresif dalam membangun lingkungan yang ramah dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Kali ini, komitmen itu diwujudkan lewat pelatihan pertukangan bangunan khusus bagi penyandang disabilitas, sebagai wujud nyata pemerataan akses kerja dan kemandirian ekonomi.
Di tengah dominasi sektor konstruksi oleh tenaga kerja non-disabilitas, pelatihan ini hadir sebagai angin segar: membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah batas untuk berkarya. Bertempat di SMKN Glagah, sebanyak 20 peserta disabilitas daksa dan rungu digembleng selama empat hari (21–24 April 2025) dalam pelatihan intensif pertukangan, perpipaan, hingga sanitasi bangunan.
“Kami ingin Banyuwangi menjadi rumah yang menerima semua warganya tanpa diskriminasi. Pelatihan ini bukan semata pengajaran teknis, tapi juga menjadi simbol semangat inklusi dan kesetaraan,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis (8/5/2025).
Tak hanya dibekali keterampilan teknis seperti pemasangan bata, pekerjaan plester, acian, hingga pengecatan, para peserta juga mengikuti uji kompetensi bersertifikasi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Sertifikat ini menjadi bekal resmi untuk bersaing secara profesional di dunia kerja.
“Program ini membuka peluang nyata bagi penyandang disabilitas untuk mandiri. Kami harap mereka bisa menembus dunia kerja dengan kepercayaan diri yang baru,” lanjut Ipuk.
Pelatihan ini merupakan bagian dari program Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT), hasil kolaborasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Banyuwangi dan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT).
Lebih jauh, Pemkab Banyuwangi juga telah lebih dulu membuka akses inklusif melalui program Agage Pintar (Ayo Cepat Pintar), yang memastikan anak-anak disabilitas diterima di sekolah-sekolah sekitar tempat tinggal mereka.
Tak berhenti di sana, Ipuk menambahkan, jalur khusus disabilitas juga dibuka dalam formasi CPNS daerah, serta mendorong dunia usaha menerima karyawan dari kelompok disabilitas. “Kesetaraan bukan belas kasihan. Ini adalah hak,” tegas Ipuk.
Ketua PPDI Banyuwangi, Umar Asmoro, menyebut pelatihan ini dirancang menyesuaikan kondisi fisik masing-masing peserta. “Kami ingin membentuk tukang bangunan yang andal, terlatih, dan bersertifikat, tanpa memandang keterbatasan,” jelasnya.
Dengan bekal sertifikasi jabatan kerja tertentu, para peserta tak hanya mendapatkan keterampilan, tapi juga pengakuan legal atas kemampuan mereka. “Ini akan meningkatkan kredibilitas dan daya tawar mereka di dunia kerja,” pungkas Umar.
Guh/adv
