Jember, Investigasi.news – Layanan Kesehatan gratis melalui program J- Pasti Keren telah diberhentikan. Semenjak 1 Januari 2025, beberapa rumah sakit daerah seperti RSUD dr. Soebandi, RSUD Balung, RSUD Kalisat dan 50 puskesmas diwilayah Kabupaten Jember tidak lagi melayani program kesehatan J- Pasti Keren.
Penghentian program kesehatan J- Pasti Keren pasti menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.
Menanggapi hal tersebut, saat diwawancarai media Investigasi news, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jember, Widarto S.S memberikan beberapa solusi dan pendapat agar masyarakat kurang mampu dapat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
Widarto mengatakan bahwa masyarakat kurang mampu masih bisa terlayani dengan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah dan beberapa puskesmas.
“Masyarakat kurang mampu masih bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis apabila sudah terklarifikasi dan terverifikasi oleh Dinas Sosial masuk ke data DTKS” Ungkap Widarto.
Selain itu, Widarto menambahkan bahwa masyarakat kurang mampu juga bisa mengajukan untuk mendaftarkan ke BPJS PBI daerah.
Berkenaan dengan program layanan kesehatan J- Pasti Keren yang meninggalkan hutang sebesar Rp. 160,6 Milyar, Widarto menanggapi bahwa semua ini perlu adanya audit dari pemerintah.
“Kami 100% sepakat, untuk semua kebijakan perlu adanya audit, supaya jelas penggunaan anggarannya” imbuh Widarto.
Ia juga menambahkan, apabila program tersebut terhutang hingga 160,6 Miliar dan seandainya setelah diaudit ini real untuk kesehatan masyarakat kurang mampu, tidak terlalu bermasalah.
“Hal ini tidak terlalu jadi masalah, karena Pemkab Jember mempunyai hutang sebesar itu untuk kepentingan kesehatan masyarakat kurang mampu” Tegas Widarto.
Js
