KOTAMOBAGU, Investigasi.News — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kota Kotamobagu memperkuat edukasi kependudukan sejak usia sekolah melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama SDN 1 Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Senin (10/8/2026).
PKS tersebut ditandatangani Kepala Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu, Pra Sugiarto Hadi Yunus, S.P., M.E., bersama Kepala SDN 1 Pontodon, Sakina Mokodompit, S.Pd.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkenalkan wawasan kependudukan kepada peserta didik melalui lingkungan pendidikan. Program SSK diharapkan dapat mengintegrasikan materi dan pengetahuan kependudukan ke dalam proses pembelajaran di sekolah.
Kepala Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu, Pra Sugiarto Hadi Yunus, mengatakan program tersebut penting untuk membangun pemahaman generasi muda mengenai persoalan kependudukan sejak dini.
“Melalui Sekolah Siaga Kependudukan, kita ingin memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai berbagai aspek kependudukan sejak usia sekolah. Ini penting agar mereka memiliki wawasan dan kesadaran dalam merencanakan masa depan,” ujar Pra Sugiarto.
Menurutnya, wawasan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk, tetapi juga mencakup keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga, hingga pentingnya perencanaan kehidupan.
“Anak-anak tidak hanya membutuhkan pengetahuan akademik, tetapi juga perlu dibekali pemahaman tentang kependudukan, kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga dan pentingnya perencanaan kehidupan sejak dini,” katanya.
Pra Sugiarto menambahkan, keberadaan SSK di lingkungan sekolah diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih memahami hubungan antara persoalan kependudukan dengan pembangunan daerah.
“Generasi muda merupakan bagian penting dalam pembangunan. Karena itu, pemahaman tentang kependudukan perlu ditanamkan sejak dini agar mereka mampu menjadi generasi yang berkualitas dan memiliki kesadaran terhadap tantangan pembangunan di masa depan,” ungkapnya.
Ia juga berharap kerja sama dengan SDN 1 Pontodon dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan.
“Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Pemerintah tentu membutuhkan dukungan sekolah dalam memberikan edukasi kependudukan kepada generasi muda,” tuturnya.
Penandatanganan PKS tersebut sekaligus menjadi langkah awal dalam memperkuat pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan di SDN 1 Pontodon. Melalui program ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat memperoleh pendidikan formal, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesadaran peserta didik terhadap isu kependudukan.
Kerja sama antara Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu dan SDN 1 Pontodon diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang dalam membentuk generasi yang memiliki pengetahuan, kesadaran, serta kepedulian terhadap persoalan kependudukan dan pembangunan daerah.(**)
