Sibolga, Investigasi.News — Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau destructive fishing di perairan Sibolga, Tapanuli Tengah, Kepulauan Nias hingga Aceh kembali menjadi sorotan. Di tengah ancaman kerusakan ekosistem laut dan keresahan nelayan kecil, muncul dugaan serius mengenai keterlibatan oknum anggota Polri berpangkat Brigadir Polisi Satu (Briptu) berinisial D yang disebut-sebut menjadi penyandang dana operasional kapal.
Dugaan ini bukan persoalan sepele. Jika benar ada pihak yang membiayai praktik penangkapan ikan menggunakan bom, persoalannya bukan hanya menyangkut pelanggaran hukum perikanan, tetapi juga dugaan jaringan pendanaan yang memungkinkan praktik merusak laut terus berlangsung. Namun, dugaan keterlibatan oknum anggota Polri tersebut masih harus dibuktikan melalui penyelidikan yang transparan dan profesional.
Di lapangan, keresahan nelayan menjadi perhatian serius. Kapal-kapal yang diduga menggunakan bahan peledak disebut masih dapat membongkar hasil tangkapan di sejumlah tangkahan swasta di Kota Sibolga dan sekitarnya. Bahkan, muncul dugaan sebagian hasil tangkapan dipasarkan hingga ke luar negeri. Informasi mengenai jalur pemasaran tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Sejumlah penindakan terhadap kapal yang diduga menggunakan bom ikan di perairan Nias dan Aceh disebut telah dilakukan aparat. Namun, penindakan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan: apakah praktik serupa benar-benar telah berhenti, atau masih berlangsung dengan pola operasi yang lebih tertutup?
Tim Investigasi gabungan sejumlah media menghimpun keterangan dari sumber yang mengaku mengetahui aktivitas bongkar muat kapal-kapal tersebut. Seorang nelayan yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatan menyebut seorang anggota Polri berinisial D, berpangkat Briptu, diduga memiliki keterkaitan dengan operasional kapal yang dicurigai menggunakan bom ikan.
Menurut sumber tersebut, sosok berinisial D kerap terlihat ketika kapal-kapal yang dicurigai melakukan penangkapan menggunakan bahan peledak membongkar hasil tangkapan di sebuah tangkahan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kota Sibolga.
“Setiap kapal bom bongkar di tangkahan, oknum D itu selalu ada. Makanya warga menduga dia yang danai,” ujar sumber kepada Tim Investigasi.
Sumber itu juga menduga adanya keterlibatan D dalam pendanaan operasional kapal-kapal yang beraktivitas melintasi perairan Tapanuli Tengah, Kepulauan Nias hingga Aceh.
Keterangan tersebut menjadi petunjuk awal yang perlu diuji, bukan bukti final untuk menyimpulkan seseorang bersalah. Kehadiran seseorang di lokasi bongkar muat tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam pendanaan ataupun praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.
Karena itu, Bidang Propam Polda Sumatera Utara dan Propam Polres Sibolga didesak menindaklanjuti informasi tersebut secara objektif. Pemeriksaan perlu diarahkan pada klarifikasi pihak yang disebut, penelusuran dugaan aliran dana, identifikasi pemilik dan operator kapal, serta pengumpulan bukti terkait aktivitas penangkapan dan distribusi hasil laut.
Apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara proporsional. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti pelanggaran, proses penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
TANGKAHAN IKUT DISOROT, KAPAL-KAPAL DIMINTA DIPERIKSA
Sorotan juga diarahkan pada aktivitas bongkar muat di Tangkahan H. Mangapul dan Tangkahan Alindo. Tim Investigasi menerima informasi mengenai sekitar 10 kapal yang perlu ditelusuri aktivitas dan legalitas operasionalnya.
PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polres Sibolga, serta Pangkalan TNI AL Sibolga diminta berkoordinasi untuk memeriksa kapal-kapal tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan perlu mencakup dokumen kapal, identitas pemilik dan operator, alat tangkap yang digunakan, asal-usul hasil tangkapan, serta indikasi penggunaan bahan peledak. Jika ditemukan bukti yang cukup, aparat dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penelusuran ini penting agar tangkahan maupun pihak lain yang tidak terlibat tidak ikut dirugikan oleh tuduhan yang belum terbukti. Penegakan hukum harus bertumpu pada bukti, bukan sekadar desas-desus.
BOM IKAN MENGANCAM LAUT DAN MASA DEPAN NELAYAN KECIL
Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan merupakan praktik yang berpotensi menghancurkan habitat laut, merusak terumbu karang, dan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan. Dampaknya tidak berhenti pada satu kali operasi penangkapan, tetapi dapat membebani nelayan kecil yang menggantungkan penghasilan pada kelestarian laut.
Jika praktik ini terbukti masih berlangsung, aparat harus mengungkap bukan hanya pelaku di lapangan, melainkan juga pihak yang memasok bahan peledak, menyediakan kapal, membiayai operasional, dan menampung hasil tangkapan apabila keterlibatan mereka didukung bukti.
Penindakan yang hanya menyasar operator kapal tanpa menelusuri dugaan jaringan pendukung berisiko tidak menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya.
Masyarakat pesisir pun meminta negara hadir melalui penegakan hukum yang konsisten. Mereka mendesak dugaan aktivitas bom ikan ditelusuri secara menyeluruh dan meminta Propam memeriksa informasi mengenai Briptu D secara profesional, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
REDaksi MENUNGGU KLARIFIKASI DAN MEMBUKA HAK JAWAB
Hingga berita ini disusun, Tim Investigasi belum memperoleh keterangan resmi dari anggota Polri berinisial D, pemilik Tangkahan H. Mangapul, pemilik Tangkahan Alindo, maupun Polres Sibolga mengenai dugaan yang disampaikan sumber tersebut.
Redaksi menegaskan bahwa informasi mengenai keterlibatan Briptu D masih berupa keterangan sepihak yang belum terverifikasi secara independen. Identitas, peran, aliran dana, serta dugaan aktivitas kapal perlu dipastikan melalui proses pemeriksaan dan bukti yang sah.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang disebut untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, maupun hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim Investigasi)













