Palu, Investigasi.news – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melontarkan pernyataan tajam dalam kunjungannya ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (11/4/2025). Ia mengungkap fakta mencengangkan: sebanyak 1,1 juta hektare tanah di Sulteng belum terdaftar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
“Ini angka yang besar. Ada potensi luar biasa yang masih tertidur. Kalau kita tidak bergerak sekarang, yang akan menguasainya nanti bukan rakyat, tapi kepentingan lain. Ini harus kita tata dan berdayakan agar betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Nusron dalam pertemuan dengan para kepala daerah di Kantor Gubernur Sulteng.
Nusron menjelaskan bahwa instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, sangat jelas: memperkecil ketimpangan kepemilikan tanah dan memperluas akses rakyat terhadap lahan produktif. “Penataan tanah tidak boleh hanya untuk elit. Yang besar jangan lagi diberi ruang ekspansi, yang kecil kita bantu tumbuh, dan yang belum punya harus diberi,” ujarnya dengan nada serius.
Dalam pertemuan strategis itu, Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido, menyatakan komitmennya mendukung penuh kebijakan pusat. “Kami akan tindak lanjuti semua arahan Pak Menteri. Ini saatnya kita membangun sistem pertanahan yang adil dan berpihak pada masyarakat,” katanya.
Acara ini turut dihadiri oleh seluruh Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Sulteng, serta jajaran kementerian dan BPN. Kepala Kanwil BPN Sulteng, Muh. Tansri, dan Kepala Biro Humas ATR/BPN, Harison Mocodompis, juga terlihat aktif mendampingi menteri selama agenda berlangsung.
Dengan data lahan menganggur yang begitu masif, pernyataan Nusron bukan sekadar seruan. Ini adalah peringatan keras sekaligus peluang emas bagi Sulteng untuk keluar dari ketimpangan agraria—jika berani mengeksekusinya.
Guh
