Jakarta, investigasi.news – International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 menjadi panggung penting dalam memperkuat sinergi lintas kementerian untuk menyelesaikan persoalan klasik yang kerap menghambat pembangunan nasional: konflik pertanahan. Hal itu ditegaskan oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, usai menghadiri pembukaan ICI 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/06/2025).
“Permasalahan tanah tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Melalui forum ini, antar kementerian bisa menyelaraskan langkah untuk menyelesaikan konflik pertanahan demi mendukung pembangunan,” tegas Iljas.
Ia menyebut, inisiatif ICI 2025 yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), merupakan bentuk nyata penguatan koordinasi nasional dalam pembangunan berbasis tata ruang dan kepastian hukum pertanahan.
“Kami mengapresiasi langkah Kemenko IPK yang berhasil menghimpun sejumlah kementerian, termasuk Kementerian ATR/BPN, dalam satu forum strategis. Sinergi seperti inilah yang dibutuhkan untuk memastikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iljas menegaskan bahwa konflik pertanahan bukan sekadar masalah administratif, melainkan hambatan serius dalam pengadaan tanah untuk berbagai kepentingan, mulai dari investasi, pembangunan infrastruktur, hingga program strategis nasional seperti transmigrasi.
“Di lapangan, kita sering menghadapi konflik tanah yang menghambat pengadaan lahan untuk investasi maupun proyek strategis. Ini jadi tantangan nyata yang perlu diselesaikan dengan pendekatan kolaboratif,” jelasnya.
Ia berharap, ICI 2025 menjadi awal dari penguatan sistematis penyelesaian sengketa tanah yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berkeadilan. Menurutnya, kehadiran Menko IPK sebagai koordinator lintas kementerian memperkuat harapan terciptanya solusi yang lebih komprehensif.
“Kita tidak bisa lagi bekerja sektoral. Sekarang saatnya bersinergi secara menyeluruh untuk menjamin kepastian hukum atas tanah sebagai fondasi utama iklim investasi dan pembangunan nasional,” tegas Iljas.
ICI 2025 disebutnya bukan hanya konferensi biasa, tetapi momentum membangun kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk menjadikan konflik tanah sebagai tantangan yang bisa ditangani bersama, bukan penghambat kemajuan.
Guh