OKU Timur, investigasi.news – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan aset TNI. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 42 sertipikat tanah untuk Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (Kodiklat TNI AD) di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/03/2025).
Sertipikat Hak Pakai ini diterbitkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan, dengan total luas 32.782,5 hektare, menjadikan Puslatpur ini sebagai yang terbesar di Asia.
“Sertipikat ini baru tahap awal. Begitu saya menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, kami langsung berkoordinasi dengan Pak Menhan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau. Dari hasil kajian, terdapat 649 titik aset TNI yang harus diselesaikan. Ini jumlah yang sangat besar, dan kami bergerak cepat untuk menyelesaikannya satu per satu,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.
Dalam waktu tiga bulan, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Pertahanan dan TNI telah menyelesaikan 92 kasus aset TNI. Dari total 649 titik aset bermasalah, 126 titik berkaitan dengan TNI AD, sementara lainnya berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Sebagai langkah strategis untuk menjaga aset negara tanpa mengabaikan hak masyarakat, Menteri Nusron mengusulkan skema Hak Pengelolaan (HPL) bagi seluruh aset tanah TNI.
“HPL adalah hak tertinggi dalam sertipikat tanah di Indonesia. Selama negara ini ada, status HPL akan tetap melekat di tanah tersebut,” tegasnya.
Skema ini memberikan kepastian hukum bagi TNI, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut. Nantinya, di atas tanah HPL, masyarakat bisa diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai, dengan persetujuan dari pemegang HPL, yakni TNI.
“Semangatnya jelas: aset negara tidak boleh hilang, tetapi negara juga tidak boleh bermusuhan dengan rakyatnya. TNI berasal dari rakyat dan harus tetap merangkul serta melindungi rakyat,” ujar Nusron.
Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik solusi yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN. Ia menegaskan, di samping membenahi aset, TNI tetap akan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menata kembali aset ini, tetapi juga memastikan masyarakat tetap dapat memanfaatkannya dengan baik,” ujar Jenderal Maruli.
“Terima kasih kepada Pak Menteri atas berbagai solusi yang diberikan. Kami akan memastikan bahwa pemanfaatan lahan ini lebih berpihak kepada masyarakat di sekitar,” tambahnya.
Dalam acara ini, hadir pula Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru; Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis; Komandan Kodiklat TNI AD, Letjen TNI Mohammad Hasan; serta Bupati dan Forkopimda OKU Raya. Turut mendampingi Menteri Nusron, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Asnawati beserta jajaran.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
📌 Situs Resmi: atrbpn.go.id
📌 PPID: ppid.atrbpn.go.id
📌 WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
📌 Media Sosial Resmi:
- X: x.com/kem_atrbpn
- Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn
- Facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
- YouTube: youtube.com/KementerianATRBPN
- TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia