SAWAHLUNTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto meminta pemerintah daerah membuat perencanaan dengan lebih cermat dan terarah, sehingga tidak ada lagi kegiatan dan program yang tidak bisa terlaksana karena alasan yang tidak relevan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD kota Sawahlunto Elfia Rita Dewi menyampaikan laporan pembicaraan tingkat pertama terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, para rapat Paripurna DPRD kota Sawahlunto, Senin (12/7/2021).
Dewi menerangkan hal ini yang berakibat rendahnya capaian kinerja OPD serta berdampak terhadap turunnya kualitas dan perfomance perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto serta berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Terhadap OPD kegiatan yang memiliki serapan anggarannya rendah, agar lebih selektif dalam penganggaran di tahun berikutnya, hal ini demi mengefektifkan dan mengefisienkan postur APBD Kota Sawahlunto.
Apalagi dengan adanya masa pandemi covid-19 sehingga anggaran APBD yang telah ditetapkan sebagian di Refocussing untuk penanganan Covid-19. Maka untuk itu Pemerintah Daerah membuat perencanaan lebih cermat dan terarah serta nilai belanja daerah sebaiknya disesuaikan dengan nilai yang bisa diperoleh dari Pendapatan Daerah
“ seyogyanya manajemen pengelolaan keuangan Daerah adalah membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan yang logis dan wajar” kata Dewi pada paripurna yang dipimpin ketua DPRD Eka Wahyu yang dihadiri Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dan Wakil Wali Kota Zohirin Sayuti itu.
Dia juga berharap koordinasi antar OPD harus ditingkatkan dan saling dukung mendukung antar kegiatan dan jangan sampai terjadi tumpang tindih kegiatan .
Terkait beberapa saran dan masukan terhadap pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, Fraksi PKPI DPRD kota Sawahlunto Masrisal berharap sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pandangan umum sebelumnya, kesalahan – kesalahan administrasi dalam dokumen pemerintah daerah, keterlambatan dan kesalahan – kesalahan pengiriman laporan – laporan yang terjadi dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran.
“ untuk kedepannya ini dapat diperbaiki dan tidak menjadi semacam dapat diperbaiki dan tidak menjadi semacam pola kesalahan dan tidak menjadi kesalahan yang berulang” kata Masrisal
Fraksi PKPI juga meminta peran dan fungsi serta kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih dioptimalkan dan ditingkatkan. (T.Ab)
