Bengkulu, investigasi.news – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Putra Sembiring, memimpin rapat dengar pendapat dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda RAPBD) Tahun 2025, Senin (11/11/2024).
Rapat ini bertujuan untuk melakukan pendalaman terhadap program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu.
Usin menyampaikan bahwa angka pengangguran terbuka di Provinsi Bengkulu mencapai sekitar 34.000 jiwa, dengan Kota Bengkulu sebagai penyumbang terbesar. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah ketidaksesuaian antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki para pencari kerja.
“Banyak pencari kerja yang hanya mengandalkan peluang menjadi pegawai negeri (ASN), lowongan pekerjaan perkebunan ataupun pertambangan dianggap tidak sesuai dengan pola hidup penganggur, jauh keramaian, apa yang dilihat, tinggal di mana hingga jaminan hari tua,”jelasnya.
Kemudian, Usin mengapresiasi program Job Fair yang rutin diselenggarakan oleh Disnakertrans, program tersebut dinilai efektif dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Namun, Usin menekankan perlunya peningkatan program pelatihan keterampilan (soft skills) di Balai Latihan Kerja (BLK), baik yang dikelola oleh kementerian maupun pemerintah daerah.
“Kami berharap BLK mampu melahirkan bukan hanya pekerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Ini bisa diwujudkan melalui pelatihan keterampilan dan penyediaan toolkit bagi para peserta,” tambah Usin.
Usin juga mengusulkan agar Bank Bengkulu berperan aktif sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh calon pekerja migran untuk persiapan keberangkatan mereka ke luar negeri.
Para pekerja migran yang mendapatkan biaya modal adalah mereka yang sudah pasti diterima bekerja di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Arab Saudi.
“Para bupati dapat memanfaatkan dana desa untuk mendukung pelatihan generasi muda di BLK, sehingga mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri maupun mampu menciptakan lapangan usaha sendiri,” ujarnya.
Di akhir rapat, Usin menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu akan mematangkan program-program tersebut dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BLK, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), perusahaan penyalur pekerja migran, Bank Bengkulu, serta mitra kerja lainnya.
“Banyak hal yang belum sempat dibahas dan akan kami agendakan kembali,” tutup Usin.(HNP28)
