Jakarta, investigasi.news – Di tengah gempuran isu dan konten viral di media sosial yang mempertanyakan arah transformasi digital pertanahan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, angkat bicara tegas: Sertipikat Elektronik bukan sekadar inovasi layanan, tapi senjata strategis negara untuk menjamin kepastian hukum atas tanah rakyat.
“Digitalisasi sertipikat tanah ini bukan hanya soal kemudahan layanan, tapi juga langkah nyata melindungi masyarakat dari praktik mafia tanah. Ini strategi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan sistem pertanahan yang berkeadilan dan tahan terhadap manipulasi,” ujar Harison, Rabu (14/05/2025).
Menurutnya, transformasi ini adalah bagian dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan birokrasi modern, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan zaman. Sertipikat tanah tak lagi hanya selembar kertas, tetapi juga harus hadir sebagai dokumen digital yang aman, tersimpan terpusat, dan dapat diakses kapan saja tanpa celah manipulasi.
Pernyataan Harison ini merespons ramainya perbincangan publik, terutama di Instagram, soal perubahan drastis dalam sistem pertanahan nasional. Ia menegaskan, masyarakat harus bijak, kritis, dan cerdas memilah informasi, apalagi bila sumbernya tidak kredibel.
“Kami imbau publik untuk tidak mudah percaya pada konten yang menyesatkan. Kalau ingin tahu informasi resmi, silakan akses langsung akun dan kanal resmi Kementerian ATR/BPN,” tegasnya.
Lebih lanjut, Harison memastikan bahwa pihaknya selalu membuka ruang untuk kritik dan masukan. Ia menggarisbawahi bahwa transparansi dan partisipasi publik adalah pilar penting dalam reformasi layanan pertanahan.
“Kami mencatat semua kritik sebagai bahan evaluasi. Kami ingin sistem pertanahan di Indonesia transparan, efisien, dan akuntabel. Transformasi digital ini bukan proyek iseng – ini revolusi layanan publik yang menyangkut hak rakyat,” pungkasnya.
Sertipikat Elektronik kini menjadi ujung tombak perlawanan negara terhadap sindikat tanah. Namun pertanyaan yang lebih besar kini menggantung: seberapa siap birokrasi ATR/BPN melindungi rakyat dari permainan licik para mafia tanah di tengah transisi digital yang belum merata?
Guh
