Jakarta, investigasi.news – Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dengan tegas menyatakan bahwa era kebijakan pertanahan berdasarkan insting dan tambal sulam sudah berakhir. Dalam pembukaan rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek LANDLAB—kerja sama hibah dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)—Menteri Nusron menekankan pentingnya kebijakan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang berbasis data, jangka panjang, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
“Tidak boleh lagi kita membuat kebijakan berdasarkan feeling. Semua harus berbasis data dan kebutuhan lapangan. LANDLAB ini momentum emas untuk menyusun kebijakan yang presisi dan berkelanjutan,” tegas Nusron di Aula Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/05/2025).
Proyek LANDLAB (Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement) ini akan berjalan selama tiga tahun, dari April 2025 hingga April 2028. Melalui forum JCC, berbagai pihak merumuskan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan dan kebijakan Bank Tanah, sekaligus memperbaiki tata kelola pertanahan nasional.
Kepala JICA Indonesia, Takeda Sachiko, dalam sambutannya menyoroti besarnya potensi Indonesia dalam pembangunan berbasis lahan. Ia menyebut Indonesia memiliki daratan lima kali lebih luas dibanding Jepang, sehingga strategi pemanfaatan tanah menjadi sangat krusial.
“Dengan luasan tanah seperti itu, Indonesia punya peluang besar untuk mengembangkan pertanahan berbasis infrastruktur, termasuk proyek TOD (Transit Oriented Development). Tapi itu butuh sinergi dan arah kebijakan yang matang,” ujar Takeda.
Takeda juga menyatakan bahwa JICA siap berkolaborasi aktif dan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Ia menilai proyek ini adalah “langkah awal dari perjalanan besar memperbaiki ekosistem pertanahan Indonesia.”
Rapat perdana ini turut dihadiri berbagai pihak strategis, baik secara langsung maupun daring. Hadir antara lain perwakilan dari:
- Kemenko Perekonomian
- Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- Kementerian PPN/Bappenas
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian PUPR
- Pemprov DKI Jakarta
- Pemprov Kalimantan Timur
- PT MRT Jakarta
Rapat ini menjadi tonggak penting dalam membentuk konsensus lintas sektor untuk mengakhiri kekacauan kebijakan lahan, yang selama ini menjadi celah bagi mafia tanah dan spekulan.
“Kalau data dan perencanaan kita akurat, mafia tanah tidak akan punya ruang. Bank Tanah harus jadi alat negara, bukan alat segelintir orang,” kata salah satu sumber di lingkungan ATR/BPN.
Menteri Nusron hadir didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Dengan dimulainya proyek LANDLAB, arah pertanahan Indonesia ke depan diharapkan lebih presisi, profesional, dan berdaulat atas ruang hidup rakyatnya.
Guh
