Audit Keuangan One Map Project Dimulai, Sekjen ATR/BPN: “Kami Siap Diawasi, Transparansi Adalah Komitmen Kami”

Baca Juga

Jakarta, investigasi.news – Proyek strategis nasional One Map Project kini tengah memasuki fase krusial. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi membuka proses pemeriksaan laporan keuangan pinjaman (loan) tahun 2024, sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan akuntabilitas anggaran.

Dalam Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (15/05/2025), Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyerukan keterbukaan penuh kepada seluruh jajarannya.

“Saya minta seluruh unit kerja untuk bekerja sama dan terbuka. Jangan tutupi persoalan. Komunikasikan semuanya dengan BPK—karena masalah justru bisa selesai kalau dibicarakan,” tegas Pudji di hadapan para pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.

Dalam pernyataannya, Pudji menegaskan bahwa meskipun Kementerian ATR/BPN telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukan berarti lembaga ini bebas dari potensi masalah. Ia mengingatkan agar tak ada yang lengah dalam mengelola anggaran proyek-proyek besar seperti One Map Project.

“WTP itu bukan jaminan kita bersih total. Justru kita harus makin waspada terhadap kekeliruan yang bisa berdampak hukum. Jangan sampai ceroboh dalam penggunaan dana publik,” katanya tajam.

One Map Project merupakan program penting untuk percepatan reforma agraria dan penyelesaian tumpang tindih lahan di Indonesia. Dengan nilai proyek yang besar dan sensitivitas data yang tinggi, pengawasan ketat menjadi kunci.

Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa dari BPK RI, Erwin Djuty, dalam paparannya menyatakan bahwa audit akan berlangsung selama 30 hari, mulai 16 Mei hingga 26 Juni 2025. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah agar pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya bisa menjadi alat kontrol yang membangun.

“Hasil audit ini bukan untuk menghukum, tapi sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan. Tapi tentu, bila ditemukan pelanggaran, itu harus ditindak,” ujar Erwin.

Entry Meeting ini juga dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Semuanya menyatakan komitmen untuk mendukung BPK RI dalam pemeriksaan ini.

“Kami akan buka semua akses data yang dibutuhkan oleh tim BPK. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan hukum kami kepada publik,” tegas Pudji.

Langkah ATR/BPN membuka pintu audit publik menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan pengawasan keuangan bukan lagi jargon. Proyek sebesar One Map Project, dengan dampak luas bagi penataan ruang dan keadilan agraria, tak boleh dikelola dengan setengah hati.

Guh

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest

More articles