Malut, Investigasi.news – Buntut aksi demo pegawai menuntut mundur Direktur Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM-Sula Budi Munir Banapon ternyata berimbas kepada pelayanan kepada masyarakat Sula yang menjadi konsumen atau pelanggan PDAM-Sula, hal ini lantaran pegawai PDAM-Sula bukan hanya sekedar berdemo, tetapi juga melakukan mogok kerja dengan memalang kantor PDAM di desa Fogi-Sanana.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kab. Kepulauan Sula dari Fraksi Demokrat angkat bicara, Siti Nurbaya Gelamona memandang perlu menyikapi persoalan ini, apalagi menyangkut konstituennya di daerah pemilihan/Dapilnya.
“Saya memperhatikan banyak postingan di medsos yang mengeluhkan layanan PDAM yang terhenti akibat adanya gejolak di internal BUMD itu, infonya ada tuntutan untuk Direkturnya harus mundur, namun yang saya sayangkan kenapa masalah di internal mereka tapi harus masyarakat yang menjadi korbannya, harusnya layanan kepada masyarakat tetap harus diberikan”, ungkap Srikandi Demokrat Siti Nurbaya Gelamona (19/2).
Lebih jauh Ibu Baya merespon adanya cuitan masyarakat yang mengatakan jika Direktur PDAM latar belakang pendidikan atau bidang keilmuannya tidak selaras dengan tugas sebagai Direktur PDAM-Sula, sehingga berpengaruh pada kinerja, untuk itu perlu adanya rekomendasi untuk pergantian Dirut PDAM-Sula agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih prima.
”Air ini kebutuhan primer, kebutuhan sangat mendasar, apa lagi kita mau masuk bulan Ramadhan, wajib hukumnya untuk masyarakat terlayani dengan baik terkait dengan air bersih”, tandasnya.
Kepada investigasi Ibu Baya menambahkan, jika Dirut PDAM saja tidak bisa mengayomi anak buahnya bagaimana bisa melayani masyarakat atau pelanggan PDAM-Sula dengan baik, logikanya mungkin seperti itu.
“Idealnya Pemimpin yang baik itu membahagiakan dulu orang disekitarnya, yakni anak buahnya, baru bisa dia memberikan kebahagiaan berupa pelayanan yang baik kepada para pelanggan PDAM yakni masyarakat Kepulauan Sula”, tutup Siti Nurbaya Gelamona Anggota DPRD Sula Komisi II. RL
