Solok Selatan, Investigasi.News – DPRD Kabupaten Solok Selatan menggelar rapat paripurna pada Rabu (21/01/2025) untuk membahas tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Bapak Martius, dan dihadiri oleh anggota legislatif, Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Syamaurizaldi, S.IP., MM., yang mewakili Bupati, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, Sekda Syamaurizaldi menekankan bahwa LHP BPK RI merupakan acuan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia menginstruksikan Inspektorat untuk memperketat pengawasan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
“Saya menginstruksikan agar Inspektorat melakukan pengawasan yang lebih intensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Semua pihak harus bekerja bersama untuk memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas,” tegas Sekda.
Ia juga mengajak DPRD untuk memberikan masukan konstruktif dalam menindaklanjuti temuan BPK RI.
“Kami sangat mengapresiasi saran dari DPRD, karena itu akan memperkaya langkah perbaikan yang akan kita ambil,” lanjutnya.
Sekda juga menegaskan bahwa temuan dalam LHP BPK RI harus dipandang sebagai langkah awal menuju perbaikan.
“Ini bukanlah akhir, tetapi awal dari komitmen kita untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan kerja sama dan komitmen bersama, kita bisa mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Ketua DPRD, Martius, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam menindaklanjuti temuan tersebut.
“Kami di DPRD siap memberikan masukan dan mengawal proses tindak lanjut ini. Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” ujar Martius.
Rapat paripurna ini menjadi bukti komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah demi tercapainya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
(Deno)
