Jakarta, Investigasi.news – Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) dalam program perdagangan karbon nasional. Komitmen itu disampaikannya dalam pertemuan bersama Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Arisudono Soerono, di Kantor BKI, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
“Kami menyambut baik keputusan BKI ini. Kabupaten Malang siap menjadi bagian dari langkah strategis perdagangan karbon dan kami akan kawal secara maksimal demi kemanfaatan besar bagi masyarakat,” tegas Wabup usai pertemuan.
Menurut Lathifah, perdagangan karbon tidak hanya menjadi peluang ekonomi baru, tetapi juga alat efektif untuk mendukung kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Program ini dinilai akan membuka potensi peningkatan pendapatan daerah, mendorong investasi hijau, hingga menciptakan lapangan kerja berbasis ekosistem berkelanjutan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Malang ditunjuk sebagai satu dari 10 kabupaten/kota di Jawa Timur yang akan mengawali program ini. Dengan wilayah yang luas serta masih banyaknya lahan hijau, Malang memiliki potensi luar biasa untuk menyukseskan program perdagangan karbon,” tambahnya.
Usai pertemuan di BKI, Wabup Malang langsung menindaklanjutinya dengan melakukan diskusi lanjutan bersama PT Arsari Group, perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo—salah satu tokoh sentral dalam inisiatif perdagangan karbon di Indonesia.
“Insya Allah, pada minggu depan dan sepanjang Juni nanti, seluruh stakeholder akan duduk bersama melakukan finalisasi teknis pelaksanaan pilot project ini di Kabupaten Malang,” ungkap Wabup. “Kami mohon doa dari seluruh masyarakat agar program ini membawa maslahat dan manfaat sebesar-besarnya.”
Dengan langkah ini, Kabupaten Malang berpeluang menjadi pionir daerah yang tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga turut memimpin dalam agenda nasional pengendalian perubahan iklim dan ekonomi hijau.
Guh
