Prolog
Pilkada 2024 di Kabupaten Kepulauan Sula menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Dalam dinamika politik lokal yang penuh warna, muncul narasi besar tentang kemandirian politik, di mana masyarakat didorong untuk lebih rasional dan bebas dari intervensi elit maupun politik transaksional.
Kemandirian Politik: Menolak Politik Transaksional.
Dalam perjalanan menuju hari pencoblosan, masyarakat Kepulauan Sula dihadapkan pada godaan politik uang, janji-janji pragmatis, hingga alih dukungan partai politik yang sering kali mengaburkan fokus utama dari proses demokrasi. Namun, semakin banyak warga yang mulai menyadari pentingnya memilih berdasarkan gagasan dan rekam jejak kandidat, bukan semata karena pengaruh materi atau tekanan kelompok.
Kesadaran ini lahir dari kekecewaan terhadap pemimpin masa lalu yang kurang berpihak pada pembangunan berkelanjutan dan kepentingan masyarakat luas. Melalui edukasi politik dari berbagai komunitas dan organisasi masyarakat sipil, masyarakat diajak untuk mencermati visi-misi setiap pasangan calon (Paslon) dan menilai sejauh mana gagasan mereka mampu menjawab tantangan daerah.
Pemimpin Visioner untuk Kepulauan Sula.
Debat publik yang telah digelar menjadi ajang bagi Paslon untuk memaparkan rencana besar mereka, mulai dari pengembangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata. Di tengah perdebatan, istilah pemimpin visioner menjadi kata kunci, yaitu pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan, berinovasi, dan memberdayakan masyarakat.
Pemimpin visioner yang diharapkan adalah sosok yang:
1. Berorientasi pada pembangunan berkelanjutan: Mampu mengelola sumber daya alam dengan bijak untuk kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.
2. Membangun ekonomi lokal yang kuat: Mengembangkan sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata berbasis kearifan lokal.
3. Meningkatkan kualitas SDM: Mendorong akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.
4. Menyatukan masyarakat: Mengatasi polarisasi politik dengan pendekatan inklusif dan berbasis nilai kebersamaan.
Tantangan Menuju Kemandirian Politik.
Namun, mewujudkan kemandirian politik tidaklah mudah. Masih ada pengaruh elit politik yang mencoba menggiring opini masyarakat melalui kampanye yang manipulatif. Alih dukungan partai, seperti yang terjadi pada PDIP, juga memunculkan pertanyaan tentang konsistensi visi dan komitmen terhadap pembangunan daerah.
Masyarakat Kepulauan Sula dituntut untuk bersikap kritis dan tidak terjebak pada pragmatisme politik. Pilkada bukan sekadar memilih kandidat, tetapi juga menentukan masa depan daerah untuk lima tahun mendatang.
Epilog
Pilkada 2024 Kabupaten Kepulauan Sula adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa masyarakat mampu mandiri secara politik. Dengan memilih pemimpin yang benar-benar visioner, daerah ini memiliki peluang besar untuk bangkit dan menjadi teladan bagi daerah lain. Perjuangan ini bukan hanya milik kandidat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Kepulauan Sula.
Oleh: Mohtar Umasugi, S.Ag., M.Pd.I
(Akademisi Sula).
