Nasional, Investigasi.news — Dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan mendorong peningkatan kinerja instansi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2025. Evaluasi ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menekankan bahwa peningkatan nilai SAKIP menjadi kunci untuk mendorong pencapaian tunjangan kinerja (tukin) di atas 80 persen.
“Untuk mendapatkan tukin lebih dari 80 persen, salah satu syarat utamanya adalah nilai SAKIP yang baik. Saat ini kita berada pada predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai yang meningkat dari 69,17 di tahun 2023 menjadi 70,54 pada 2024, atau naik sekitar 1,37 poin,” ujar Suyus dalam paparannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (21/04/2025).
Ia menjelaskan bahwa tren peningkatan nilai SAKIP dalam tiga tahun terakhir cukup konsisten, dengan rata-rata capaian 69,56. Menurutnya, nilai SAKIP bukan hanya menjadi indikator administratif, tetapi juga refleksi nyata keberhasilan Reformasi Birokrasi.
Suyus juga mengungkapkan bahwa sejumlah indikator strategis telah melampaui target, seperti peningkatan pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang mencapai 114 persen dan indikator kepastian serta perlindungan hak atas tanah yang tercapai 100 persen.
Meski demikian, ia mengakui masih ada indikator yang belum mencapai target, salah satunya terkait ketimpangan penguasaan tanah.
“Wilayah dengan kepadatan tinggi seperti Jawa dan Bali memiliki tantangan demografis tersendiri yang turut mempengaruhi capaian indikator tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa evaluasi tidak bisa dilakukan secara parsial. “Kita perlu memperhatikan rasionalitas wilayah dan jenis data dalam melakukan analisis capaian kinerja,” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif di seluruh jajaran terkait akuntabilitas kinerja.
“Kementerian ATR/BPN adalah institusi besar dengan 566 satuan kerja yang harus dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan agar dapat menjadi lembaga yang profesional dan terpercaya,” ungkap Dalu.
Ia juga menilai bahwa evaluasi ini sangat penting untuk perencanaan strategis di masa depan.
“Evaluasi yang baik membantu kita mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, sehingga bisa merumuskan langkah perbaikan yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menambahkan bahwa evaluasi program dan anggaran Triwulan I tahun 2025 dilaksanakan pada 21–25 April 2025 dan melibatkan seluruh satuan kerja ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kegiatan evaluasi dibuka secara langsung oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan turut diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran.
Wahyu
