Padang, investigasi.news – Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Pelayanan Pertanahan yang berlangsung di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumatera Barat, Senin (28/4/2025). Rakor ini digelar sebagai bagian dari kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Provinsi Sumatera Barat.
Acara ini menjadi forum strategis yang menyatukan kepala daerah, pejabat kementerian, dan pemangku kebijakan untuk membahas isu-isu krusial dalam sektor pertanahan yang selama ini kerap memicu konflik dan ketimpangan.
Dalam sambutannya, Nusron Wahid menegaskan bahwa Rakor ini bukan sekadar ajang koordinasi, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang menghambat pembangunan dan keadilan sosial.
“Kita harus mempercepat sertifikasi tanah rakyat, memberantas mafia tanah, menertibkan HGU mangkrak, dan mendorong daerah segera menyusun RDTR yang jadi kunci kemudahan investasi,” tegas Nusron.
Beberapa agenda utama yang dibahas mencakup:
- Penyelesaian sengketa lahan dan tumpang tindih kepemilikan,
- Percepatan reforma agraria,
- Sertifikasi tanah wakaf,
- Penegakan aturan terhadap perusahaan pemegang HGU yang mengabaikan kewajiban plasma,
- Percepatan pengajuan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) oleh pemda.
Wawako Mulyadi menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pariaman untuk mendukung penuh percepatan pelayanan pertanahan yang berpihak kepada rakyat.
“Kami siap menyinergikan langkah daerah dengan kebijakan nasional demi menjamin kepastian hukum, pemerataan akses tanah, dan perlindungan terhadap tanah adat dan wakaf di Pariaman,” ungkap Mulyadi usai Rakor.
Rapat ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Andre Rosiade, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Kepala BPN Wilayah Sumbar Teddi Guspriadi, para Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, serta kepala BPN kabupaten/kota.
Afri
