Dana Desa Diduga Disikat, APH Diminta Seret Mantan PJ Kepala Kampung Wandos ke Meja Hukum

Baca Juga

Biak Numfor, Investigasi.News — Aroma busuk dugaan korupsi kembali menyeruak dari Kampung Wandos, Distrik Bondifuar, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Pemerintah kampung setempat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) segera turun tangan membongkar praktik gelap yang diduga terjadi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) tahap dua tahun anggaran 2024.

Dari total dana senilai Rp369.726.800, tercatat hanya sekitar Rp125 juta yang dilaporkan telah digunakan, dan itu pun dalam bentuk pembagian tunai kepada warga masing-masing Rp5,7 juta per kepala keluarga. Sisanya—sebesar Rp244.726.800—lenyap tanpa jejak, tak ada laporan, tak ada bukti kegiatan. Dana publik itu diduga digelapkan.

Penjabat Kepala Kampung Wandos saat ini, Niko Inur, S.Sos, menyatakan dengan tegas bahwa kabut tebal ketidakjelasan ini tak bisa dibiarkan. Ia meminta aparat penegak hukum segera memeriksa D. Sanadi, mantan Penjabat Kepala Kampung yang diduga kuat terlibat langsung dalam penggunaan anggaran tersebut.

“Kami sudah cukup bersabar. Ini uang rakyat. Kalau terbukti ada penyelewengan, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi! Seret semua yang terlibat ke meja hijau,” tegas Niko saat diwawancarai InvestigasiNews, Kamis (29/5/2025).

Niko juga menyebut, keterlambatan pertanggungjawaban dana tahun 2024 secara langsung menghambat pencairan Dana Desa tahap pertama tahun 2025. Alhasil, berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Wandos kini mandek total. Warga menjadi korban nyata dari dugaan permainan kotor segelintir oknum.

Permintaan pemeriksaan tak hanya ditujukan kepada D. Sanadi, tetapi juga mencakup Sekretaris Kampung, Ketua Bamuskam, dan Bendahara Kampung tahun anggaran 2024. Mereka dinilai harus ikut bertanggung jawab atas ketidakberesan yang menguakkan skandal ini.

“Kalau ini dibiarkan, maka akan jadi preseden buruk bagi pengelolaan Dana Desa di seluruh Biak Numfor. Ini uang negara, bukan celengan pribadi pejabat kampung,” ujar Niko geram.

Hingga berita ini diturunkan, D. Sanadi belum memberikan klarifikasi maupun tanggapan atas tudingan serius yang dialamatkan kepadanya. InvestigasiNews akan terus menelusuri kasus ini dan membuka semua data yang relevan untuk publik.

Kami mendesak aparat penegak hukum: jangan hanya jadi penonton. Bersihkan dana desa dari tikus-tikus anggaran!

John

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest

More articles