Malang, Investigasi.News — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Senin (30/6/2025), berlangsung dengan suasana yang cukup hangat namun tetap serius. Satu per satu juru bicara fraksi-fraksi berdiri menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Di ruang sidang utama, sorotan lampu menerangi barisan meja para anggota dewan. Suara mikrofon bergantian memecah keheningan, berisi saran, kritik, dan rekomendasi yang semuanya mengarah pada satu tujuan: memastikan anggaran daerah benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.
Fraksi NasDem: Anggaran Harus Sentuh Inovasi SDM
Fraksi Partai NasDem membuka pandangan dengan menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia. Mereka mendorong agar anggaran perubahan ini tidak hanya dihabiskan untuk belanja fisik, tapi juga untuk pelatihan, studi tiru, dan dukungan inovasi — baik untuk ASN, perangkat desa, maupun masyarakat luas.
“Kalau belanja barang dan hibah nilainya naik, pastikan itu juga menyentuh peningkatan kapasitas manusia kita,” ujar Ketua Fraksi NasDem, Amarta Faza, penuh semangat.
Selain itu, NasDem juga menyoroti pentingnya optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat dan pembenahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi pajak dan retribusi yang stagnan, sinergi lintas OPD, serta transparansi dalam pemungutan menjadi catatan tajam dari fraksi ini.
Fraksi Gabungan PKS, Hanura, Demokrat: Jangan Cuma Serap Anggaran, Lihat Dampaknya
Sementara itu, fraksi gabungan dari PKS, Hanura, dan Demokrat menyampaikan pandangan yang tak kalah kritis. Mereka memberikan apresiasi kepada Pemkab Malang atas kerja kerasnya, namun juga menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus memiliki ukuran dampak yang jelas.
“Anggaran bukan hanya untuk dihabiskan, tapi harus betul-betul terasa manfaatnya bagi masyarakat. Mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, hingga perlindungan sosial,” tegas Syaiful Rosyid, juru bicara gabungan fraksi tersebut.
Mereka juga menyoroti rendahnya capaian PAD dua tahun terakhir. Solusinya? Digitalisasi layanan, reformasi pajak, serta pemberian insentif bagi OPD yang bekerja baik.
Ekonomi Lokal dan Jalan Rusak Jadi Sorotan
Fraksi gabungan ini juga memberikan penekanan khusus pada isu-isu keseharian masyarakat: pengangguran, UMKM, dan jalan rusak. Mereka meminta agar APBD Perubahan diarahkan untuk program padat karya, pelatihan kerja berbasis industri, serta dukungan nyata bagi UMKM — baik dari sisi pelatihan, permodalan, hingga digitalisasi.
Terkait infrastruktur, kondisi jalan yang rusak hingga 20% mendapat perhatian serius. “Yang rusak jangan hanya ditambal, tapi perbaiki dengan kualitas yang benar. Jangan sampai baru dibangun tahun ini, rusak lagi tahun depan,” celetuk salah satu anggota fraksi, disambut anggukan dari beberapa rekan di kursi dewan.
Semangat Kolektif: Satu Nada untuk Rakyat
Secara umum, semua fraksi — termasuk PKB, Gerindra, dan Golkar — menunjukkan semangat yang sama: perubahan APBD harus konsisten dengan tema pembangunan RKPD 2025 dan berpihak pada kebutuhan masyarakat yang paling mendasar.
Mereka juga mendorong transparansi anggaran, termasuk pemanfaatan dashboard APBD yang bisa diakses publik, serta menjaga partisipasi warga melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD.
