Situbondo–investigasi.news-Peluncuran pupuk urea gratis kepada petani yang memiliki luas lahan pertanian di bawah 2000 desiare oleh Bupati Situbondo Drs.Karna Suswandi.Dapat tanggapan serius oleh advokat muda H. Enggrit Duwi Budi Setiawan,SH. Pasalnya dinilai tidak menyelesaikan masalah kelangkaan pupuk yang dirasakan selama ini oleh sebagian besar rakyat petani Situbondo.
Kebijakan tersebut justru semakin menambah masalah kedepannya. Dirinya menjelaskan petani tidak minta pupuk gratis dari pemerintah, melainkan petani minta pemkab Situbondo mengatasi kelangkaan pupuk urea yang selama ini dirasakan petani.
“Ini aneh mas”, ungkap advokat yang biasa disapa Ji Eeng, di kediamannya perumahan Bukit Asri Blok A.11 RT 005 RW 001 Desa Sumberkolak kecamatan Panarukan, Situbondo, Selasa 23/11/21 siang
Terlebih lagi harga pupuk urea kian meroket di masa Pandemi Covid-19, diketahui pupuk urea non subsidi menyentuh harga Rp 9.475 per kilogram atau satu kuintalnya kisaran Rp 1 juta. Ini semakin menyulitkan petani.
“Pertanyaannya, sampai kapan pemkab Situbondo melaksanakan kebijakan itu dan menggunakan dana dari mana?,”. ujar pendiri dan selaku direktur eksekutif LAW OFFICE ENGGRIT (LOE) Advocates & Consultants.
Dikabarkan pemkab Situbondo menggelontorkan dana sebesar Rp 13 miliar untuk pembelian pupuk urea non subsidi tersebut, sesuai harga baru mencapai 1.228 ton.
“Masak iya petani yang mampu menyewa lahan dan mempunyai sawah dikatagorikan tidak mampu, aneh kan! apalagi menggunakan dana sebesar itu, ada apa ini ?” Ujar Ji Eeng.
Dirinya menjelaskan, kalau memang pemkab ingin membantu petani buatlah kebijakan yang memudahkan petani mendapatkan pupuk bukan membaginya secara cuma-cuma secara gratis.
“Atasi kelangkaan pupuk, cari alternatif pemecahannya bukan membaginya cuma-cuma alias gratis,” tegasnya. (Djoko)
