Jember, Investigasi.News– Suasana ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Jumat siang, 29 Mei 2026, tampak berbeda. Kursi-kursi rapat di lantai dua gedung parlemen itu dipenuhi nelayan asal Puger. Sebagian duduk rapat di kursi merah lainnya berdiri di sudut ruangan sambil menunggu giliran bicara.
Mereka datang bukan membawa hasil tangkapan. Puluhan nelayan itu justru membawa kegelisahan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi untuk melaut.
Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, Ketua Komisi B Candra Ary Fianto, Sekretaris Komisi D Nidi Naidha, dan Anggota Komisi B Suharto. Di hadapan para legislator, nelayan menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi di lapangan.
Salah satu persoalan utama ialah syarat pembelian solar subsidi yang dinilai semakin rumit. Nelayan kecil disebut belum seluruhnya memiliki barcode pembelian BBM subsidi untuk melaut.
“Nelayan kecil kesulitan melaut karena belum semua punya barcode pembelian solar subsidi,” ujar salah satu nelayan.
Tak hanya soal barcode. Nelayan juga mengeluhkan banyaknya dokumen administrasi yang wajib dipenuhi untuk memperoleh BBM subsidi. Mulai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), SIUP, NIB, NPWP, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan dan Kedatangan (STBLKK), hingga dokumen kapal lainnya.
Menurut nelayan, panjangnya rantai administrasi membuat proses melaut semakin berat terutama bagi nelayan kecil dengan kemampuan ekonomi terbatas.
“Kami ingin di Puger itu lengkap,”. Kata Ketua Kelompok Nelayan Mutiara Laut Selatan, Mohamad Rian Hafiq Yuki.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai persoalan administrasi nelayan perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Menurut dia, perizinan dan kelengkapan administrasi seharusnya dapat dipermudah agar aktivitas nelayan tidak terhambat.
“Nelayan jangan terus dibebani prosedur yang rumit. Persoalan administrasi harus dipermudah supaya mereka bisa fokus melaut,” ujar Widarto. Josua
