Kota Malang, investigasi.news – Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang pada Kamis (20/06/2024), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang menyampaikan 19 poin rekomendasi penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Rapat ini menandai langkah penting dalam upaya optimalisasi pengelolaan anggaran daerah guna mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat Paripurna dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso, unsur pimpinan dewan, Kepala OPD, dan anggota DPRD Kota Malang. Penyampaian hasil pembahasan Banggar terhadap Ranperda dipimpin oleh Ahmad Fuad Rahman dari Fraksi PKS.
Ahmad Fuad Rahman, yang akrab disapa Sam Fuad, menjelaskan bahwa pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD Kota Malang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang telah dilakukan pada Rabu, 19 Juni 2024. Menurutnya, semua pertanyaan, usul, dan saran dari Banggar telah ditanggapi secara lisan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Hasil pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara materi telah memenuhi persyaratan, sehingga Banggar memberikan 19 poin rekomendasi.
Salah satu rekomendasi utama dari Banggar adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan teknologi informasi. Banggar mengusulkan implementasi program berbasis digital seperti E-Tax, tapping box, E-Parking, E-Retribusi, dan E-BPHTB. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah.
“Untuk meningkatkan PAD, perlu dilakukan langkah-langkah totalitas dalam implementasi program kerja berbasis Teknologi Informasi seperti penerapan E-Tax, program tapping box/aplikasi lain, E-Parking, E-Retribusi, dan E-BPHTB,” terang Sam Fuad.
Banggar juga menekankan pentingnya peran aktif BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) dalam mengelola potensi Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat menghasilkan PAD. Salah satu upaya yang disarankan adalah mempercepat sertifikasi aset melalui kerjasama dengan ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), sehingga aset-aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
“BKAD perlu bertindak aktif terhadap potensi BMD yang bisa memberikan PAD, terutama BMD dan perlu melakukan upaya percepatan sertifikasi aset melalui kerja sama baik dengan pihak ATR/BPN,” tambahnya.
Operasional Malang Creative Center (MCC) yang masih sepenuhnya bergantung pada APBD juga menjadi perhatian Banggar. Mereka merekomendasikan agar pemerintah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau skema lainnya untuk mendukung pengelolaan MCC. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban APBD dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kreativitas lokal.
“Terkait dengan operasional MCC yang masih sepenuhnya menggunakan APBD, Banggar meminta agar ke depan dibangun kerjasama dengan semua pihak agar bisa terlibat dalam pengelolaan MCC melalui dana CSR atau skema lain,” jelas Sam Fuad.
Terkait rencana pembangunan pasar besar, Banggar meminta Pemerintah Kota Malang untuk terus memperjuangkan pendanaan melalui APBN di tahun 2024. Selain itu, Banggar mengharapkan kajian mendalam mengenai pembangunan pasar melalui APBD, serta solusi cepat untuk menyelesaikan perjanjian kerjasama yang terhambat di Pasar Blimbing dan Pasar Gadang.
“Selanjutnya, Banggar juga meminta Pemerintah Kota Malang untuk tetap memperjuangkan rencana pembangunan pasar besar melalui APBN di tahun 2024 dan segera dilakukan kajian atas pembangunan pasar besar melalui APBD,” ujarnya. “Demikian pula atas kondisi Pasar Blimbing maupun Pasar Gadang perlu dilakukan percepatan mencari solusi atas perjanjian kerjasama yang tidak kunjung selesai pembahasannya,” tambahnya.
Banggar menyoroti kinerja Perusahaan Umum Daerah Tugu Tirta yang mengalami berbagai kendala pada tahun 2023. Mereka berharap Perumda Tugu Tirta dapat meningkatkan kinerjanya dengan perencanaan yang baik, eksekusi program yang terukur, dan kerjasama dengan semua stakeholder. Hal ini penting agar kinerja perusahaan dapat membaik dan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Malang.
“Kedepan kami berharap agar Perumda Tugu Tirta bisa terus meningkatkan kinerjanya dengan senantiasa melakukan perencanaan yang baik, eksekusi program yang terukur dan dapat bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada agar kinerja Perumda Tugu Tirta di tahun 2024 bisa kembali baik dan terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Malang,” ujar Sam Fuad.
Di sektor pendidikan, Banggar merekomendasikan pemerintah untuk menyusun konsep beasiswa yang berkelanjutan dan menggunakan e-katalog konstruksi dalam renovasi sekolah-sekolah. Penggunaan e-katalog ini diharapkan dapat mengatasi kendala renovasi dan memastikan kesesuaian dengan dokumen pengajuan awal. Selain itu, solusi regulasi dan pemetaan formasi SDM perlu diformulasikan untuk menanggulangi kekosongan tenaga pendidik di sekolah-sekolah.
“Segera diformulasikan solusi, baik berupa regulasi maupun pemetaan formasi SDM untuk menanggulangi kekosongan tenaga pendidik di sekolah-sekolah. Oleh karena itu direkomendasikan penggunaan e-katalog konstruksi untuk mengatasi permasalahan renovasi sekolah,” tambahnya.
Usai Paripurna, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa rekomendasi Banggar akan ditindaklanjuti. Beberapa poin, seperti pembangunan pasar dan sektor pendidikan, masih dalam tahap proses. Terkait target PAD yang belum terealisasi, Wahyu berjanji untuk mengevaluasi beberapa OPD agar target tahun 2024 dapat tercapai.
“Ya ini kita cek ya masukan yang baik dari dewan. Untuk PAD, kita akan sesuaikan sumber-sumber pajak yang ada di OPD-OPD yang belum meningkat. Kita akan evaluasi, dan mudah-mudahan di 2024 ini bisa sesuai target,” jelas Wahyu.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyatakan bahwa 19 rekomendasi dari Banggar merupakan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran. Dia menekankan pentingnya menghitung secara matang pos yang menyumbang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) agar tidak berada di pos gaji ASN.
“Sebenarnya inti dari pembahasan itu kita melihat bagaimana penyerapannya dan permasalahannya yang muncul, kemudian terlihat dari belum sinkronnya terkait anggaran di ASN,” jelas Made. “Silpa yang berasal dari efisiensi keberhasilan pengerjaan di beberapa OPD, itu yang kita apresiasi. Dimana Silpa kita di lima tahun terakhir, ini adalah Silpa terendah. Kita harapkan APBD 2024 jauh lebih baik lagi dengan pertanggungjawaban APBD tahun 2023,” ujarnya.
Meskipun ada berbagai tantangan, Made juga mengapresiasi keberhasilan Pemkot Malang meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Selamat kepada pemerintah kota Malang atas predikat WTP, karena inilah dasar kita dari hasil laporan BPK tidak diketemukan temuan-temuan yang sifatnya signifikan, dan semua dalam koridor yang bagus,” pungkasnya.
Dalam rekomendasi yang lebih rinci, Banggar menggarisbawahi pentingnya penerapan teknologi informasi di berbagai sektor untuk mendongkrak PAD. Program seperti E-Tax diharapkan dapat memperbaiki sistem perpajakan daerah, sementara tapping box dan aplikasi lainnya dirancang untuk memonitor transaksi secara real-time, sehingga mencegah potensi kebocoran pajak. E-Parking dan E-Retribusi bertujuan untuk mengotomatisasi pembayaran parkir dan retribusi lainnya, membuat proses lebih transparan dan efisien. E-BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga diusulkan untuk memastikan setiap transaksi properti terekam dan pajaknya terbayar dengan benar.
Rekomendasi lain yang tak kalah penting adalah upaya percepatan sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD). Kerjasama dengan ATR/BPN dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa semua aset daerah memiliki legalitas yang jelas dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau disewakan untuk meningkatkan PAD.
Dalam hal operasional Malang Creative Center (MCC), Banggar mengusulkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan sektor swasta melalui dana CSR. Skema ini diharapkan dapat memperluas basis pendanaan dan memastikan keberlanjutan program-program kreatif tanpa terlalu membebani APBD. Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal diharapkan dapat membawa ide-ide segar dan inovatif dalam pengelolaan MCC.
Pasar-pasar besar seperti Pasar Blimbing dan Pasar Gadang, yang masih menghadapi masalah dalam perjanjian kerjasama, menjadi perhatian khusus Banggar. Diharapkan ada solusi cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini agar pembangunan dan revitalisasi pasar dapat segera dimulai. Hal ini penting untuk meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan pedagang pasar.
Perumda Tugu Tirta, yang mengalami berbagai kendala pada tahun 2023, mendapat sorotan khusus dari Banggar. Mereka berharap agar perusahaan daerah ini dapat melakukan perencanaan yang lebih baik, eksekusi program yang lebih terukur, dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah agar Perumda Tugu Tirta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkontribusi positif terhadap pembangunan Kota Malang.
Di sektor pendidikan, selain menyusun konsep beasiswa berkelanjutan, Banggar merekomendasikan penggunaan e-katalog konstruksi untuk mengatasi kendala renovasi sekolah. Penggunaan e-katalog ini diharapkan dapat mempercepat proses renovasi dan memastikan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan dokumen pengajuan awal. Selain itu, regulasi dan pemetaan formasi SDM diusulkan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, yang menjadi salah satu masalah utama di beberapa sekolah.
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi Banggar. Ia mengakui bahwa beberapa poin, seperti pembangunan pasar dan sektor pendidikan, masih dalam tahap proses dan membutuhkan perhatian khusus. Wahyu juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap target PAD yang belum tercapai, dengan harapan bahwa tahun 2024 akan membawa hasil yang lebih baik.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa 19 rekomendasi dari Banggar adalah bagian dari evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran. Made juga menekankan pentingnya perhitungan matang terhadap pos-pos anggaran, terutama untuk menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tidak efektif. Selain itu, Made mengapresiasi keberhasilan Pemkot Malang dalam meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berada dalam jalur yang benar.
Rekomendasi Banggar DPRD Kota Malang menyoroti berbagai aspek penting dalam pengelolaan APBD, mulai dari digitalisasi untuk meningkatkan PAD, optimalisasi aset daerah, hingga pengelolaan pasar dan sektor pendidikan. Diharapkan, langkah-langkah strategis yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Malang, sehingga dapat membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah daerah maupun DPRD, Kota Malang diharapkan dapat mencapai target-target pembangunan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, mewujudkan visi kota yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
Guh/Adv
