Kota Malang, investigasi.news – Pergantian pejabat Wali Kota Malang semakin mendekati realisasi. Wahyu Hidayat, yang saat ini menjabat sebagai Pj Wali Kota, akan digantikan oleh pengganti baru pada Sabtu (10/08/2024). Pengumuman ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso.
Erik, yang akrab disapa, mengungkapkan bahwa dia baru saja menerima informasi terkait keputusan ini dari Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada Jumat (09/08/2024) siang. Surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pengganti Pj Wali Kota telah diterbitkan.
“Karena sebelumnya Pak Wahyu Hidayat telah mengajukan pengunduran diri untuk mengikuti Pilkada, maka besok akan dilaksanakan serah terima jabatan,” ujar Sekda Erik setelah rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang pada Jumat (09/08/2024).
Namun, Erik belum bisa memberikan rincian lebih lanjut mengenai nama pengganti Wahyu atau waktu pelaksanaan serah terima jabatan. “Kami belum tahu jam pastinya, yang jelas mengikuti jadwal dari Pj Gubernur yang akan melakukan pelantikan secara langsung,” tambahnya.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, juga mengonfirmasi bahwa Sekretaris DPRD Kota Malang telah menerima undangan resmi dari Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono. Pelantikan Pj pengganti Wahyu Hidayat direncanakan berlangsung pada pukul 19.00 WIB hari Sabtu (10/08/2024).
“Hari ini, Sekretaris DPRD mendapatkan undangan resmi dari Pj Gubernur untuk menghadiri pelantikan Pj baru. Ini dilakukan karena Pak Wahyu akan fokus pada Pilkada,” kata Made.
Made juga menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Provinsi Jawa Timur dan Kemendagri untuk menentukan siapa pengganti Wahyu. Hingga saat ini, nama penggantinya belum diketahui.
“Mari kita tunggu besok. Kami belum tahu siapa yang akan menggantikan,” kata Made.
Dia juga menambahkan, Pj yang baru akan melanjutkan tugas-tugas yang ada, seperti melaksanakan APBD perubahan dan menyelesaikan administrasi yang tertunda. “Pj baru harus memastikan UHC dan Dana BOS yang masing-masing bernilai Rp 17 miliar dan Rp 11 miliar, berjalan dengan baik. ASN juga diharapkan tetap fokus pada pemerintahan dan tidak terlibat dalam Pilkada,” tegas Made.
Adv
