Strategi Manajemen Krisis Menjaga Instansi Dalam Government Public Relations

Apa itu manajemen krisis? Menurut Iriantara (2004), manajemen krisis adalah salah satu bentuk dari ketiga bentuk respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi. Manajemen krisis didasarkan atas, bagaimana menghadapi krisis (crisis bargaining and negotiation), membuat keputusan di saat krisis (crisis decision making), dan memantau perkembangan krisis (crisis dynamics).

Manajemen bertanggung jawab untuk mencari pemecah masalah dari krisis yang muncul dengan menggunakan strategi manajemen krisis yang dilakukan. Bagaimanakah, seorang Government Public Relations menghadapi krisis?

Government Public Relations merupakan suatu konsep yang penting di dunia kehumasan bergerak dalam lembaga atau instansi pemerintahan, salah satunya dalan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Humas pemerintah ini salah satu institusi yang ada pada ranah birokrasi. Kode Etik Humas pemerintahan dalam keputusan Menteri komunikasi dan informatika Nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 pasal 6, menyatakan humas pemerintah ini merupakan segenap tindakan yang dilaksanakan instansi atau perusahaan dengan usaha membina hubungan yang baik dan harmonis kepada khalayak internal ataupun eksternal, serta membina martabat instansi/pemerintahan pada pandangan khalayak internal dan eksternal untuk dapat memperoleh kepercayaan, kerja sama, dan dukungan dari khalayak terhadap pelaksanaan tugas pokok.

GPR, tentunya harus dapat mengatasi manajemen krisis yang merupakan suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi masalah, memecahkan permasalahan dari krisis yang muncul dengan melalui strategi manajemen krisis yang akan dilaksanakan. Pada pembahasan kali ini, menjelaskan ‘bagaimana strategi manajemen krisis untuk menjaga instansinya dalam kehumasan dibawah pemerintahan’.

Membahas tentang penanganan manajemen krisis pemerintahan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Peraturan sekretaris Jendaral Pemeriksaan keuangan Nomor 11 tahun 2021 mengenai prosedur operasional standar manajemen komunikasi krisis pada badan pemeriksa keuangan, adanya mengatasi krisis melalui 3 tahap yaitu;

1. Tahap Prakrisis, melakukan monitoring media menggunakan Inteligence Media Analytics “IMA” untuk melihat potensi krisis yang diberitakan oleh media-media yang memberitakan. BPK ini kategori berita yang akan berpotensi menimbulkan krisis pada instansi, seperti adanya kesalahan dalam hasil pemeriksaan, adanya konflik dalam berorganisasi, dan bencana alam. Monotoring media ini dilakukan setiap hari. Lalu, analisis berita merupakan bentuk usaha menganalisis terhadap berita yang memiliki potensi menimbulkan krisis.

2. Tahap Krisis, melakukan respon awal dengan mencari dan menyiapkan data pendukung dalam pembuatan tanggapan pimpinan (dalam bentuk siaran pers, konferensi pers, hak jawab) tentang krisis di BPK. Adanya point-point yang dipersiapkan dalam teknik respon awal ini, yaitu pertama mengetahui informasi atau menggali permasalahan inti dari hal yang menyebabkan krisis tersebut. Humas juga harus mengetahui pihak mana saja yang akan dihubungi untuk menyelesaikan krisis tersebut. Setelah itu, buat konsep tersebut dan lakukan strategi komunikasi krisis (semua data yang dibuat harus disebarluaskan melalui media). Merespon sebuah krisis harus adanya klarifikasi yang cepat, jelas, dan lugas, serta jawaban klarifikasi harus konsisten. Ketika proses membuat tanggapan, adanya keterlibatan pimpinan saat ingin menanggapi krisis untuk disetujui dan harus diselesaikan dalam satu hari kerja.

3. Tahap Pasca krisis. Melakukan kembali monitoring berita atau memantau topik berita terkait krisis yang telah terjadi. Jika menurun frekuensinya, action plan akan dilaporkan, jika frekuensinya naik lagi maka Kembali ke strategi komunikasi krisisnya dengan membina hubungan erat kepada media atau masyarakat.

Ketika menemukan sebuah isu negatif pada media, starategi pertama dilakukan oleh Government Public Relations yaitu, perhatikan media memuat, seperti bagaimana kutipan narasumber, point penting yang dalam media tersebut. Jika medianya hanya lokal, bisa dibiarkan saja. Namun, jika sampai ke Nasional pemberitaan isu tersebut, hal yang terkait harus ditanggapi dengan cepat. Namun, adanya usaha BPK sendiri dalam pemulihan citra yang positif ke masyarakat dengan melakukan secara rutin Focus Discussion Group atau sosialisasi BPK dengan sasarannya ke sekolah, kampus. Melakukan Media Workshop.

Selain itu, ketika menanggapi sebuah semi krisis yang beredar di masyarakat. Cara menanganinya dengan menjalankan fungsi humas, seperti dengan memberikan pertimbangan kepada orang yang paling berpengaruh untuk menanggapi sebuah pemberitaan, memberikan poin-poin tertentu dan dikembangkan. Sehingga, akhirnya memberikan klarifikasi. Ketika terjadinya krisis, instansi pemerintah harus sudah memiliki hubungan yang baik dengan media, terjadinya penerapan strategi menajemen krisis ini, sehingga media lokal sendiri tidak ada yang “rusuh” akibat isu yang ada. Beberapa strategi agar dapat menangani manajemen krisis untuk mempertahankan instansi, seperti menjalin hubungan dengan media (press release, undangan talkshow, dan juga workshop wartawan).

Terakhir, menganalisis isu terkait instansi yang ditempati, agar dapat diatasi sebelum terjadinya krisis yang mendalam.
Jadi, strategi manajemen krisis untuk menjaga instansi dalam Government public realations yang paling utama dilakukan menganalisis krisis tersebut, memberi klarifikasi dengan cepat, tepat, dan jelas jika. Selain itu, bekerja sama dengan media agar pemberitaan krisis dalam instansi tersebut tidak semakin meluas.

Referensi :
Iriantara, Yosal. (2004). Manajemen Strategis Public Relations. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nova, Firsan. (2011). Crisis Public Relatons Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.