Agam, investigasi.news-DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Agam Tahun 2023, di Aula Utama DPRD, Kamis (28/3). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, S.Pd, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Drs. Edi Busti, M.Si, Asisten, Anggota DPRD Agam dan Kepala OPD.
Dalam penyampaian LKPJ Bupati tersebut, Sekda Agam Edi Busti mengatakan Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Agam, dimana program yang dilaksanakan masih terfokus pada mandatori yang harus dipenuhi daerah.
Selanjutnya dalam LPKJ Bupati Tahun 2023 tersebut dapat diuraikan Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 1,507 triliun rupiah lebih yang dialokasikan ke Dana Bagi Hasil sebesar 22,104 miliar lebih, Dana Alokasi Umum sebesar 777,831 miliar rupiah lebih, Dana Alokasi Khusus sebesar 302,345 miliar rupiah lebih, dan Dana Desa sebesar 86,653 miliar rupiah lebih.
“Sementara itu, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1,507 triliun rupiah lebih dan terealisasi sebesar 1,406 triliun rupiah lebih atau 93,31 persen. Capaian realisasi ini secara nominal meningkat dari tahun 2022 sebesar 1,387 triliun rupiah lebih, namun secara persentase lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 97,37 persen dari target yang ditentukan,” jelasnya.
Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada APBD awal Tahun 2023 ditargetkan sebesar 210 miliar rupiah lebih, pada perubahan APBD Tahun 2023 dilakukan penyesuaian terhadap target PAD sebesar 221 miliar rupiah lebih. Untuk capaian realisasi PAD Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 sebesar 96,15 persen, sedangkan tahun 2023 sebesar 66,99 persen.
Edi Busti menambahkan secara umum capaian kinerja utama Pemerintah Daerah pada tingkat sangat tinggi dan tinggi, tidak ada capaian yang berada pada level bawah. Namun demikian, Ia menyadari terdapat beberapa indikator makro dan kinerja program pembangunan daerah yang pencapaiannya belum optimal.
“Hal ini antara lain disebabkan oleh pengaruh fluktuasi perekonomian global dan kemampuan penganggaran daerah. Mari kita terus meningkatkan kerjasama serta saling berkolaborasi dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam,” ujarnya.
(Humas DPRD Agam)
