Fraksi PBB Hanura Berkarya DPRD Kabupaten Agam menekankan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang gaji bagi tenaga honorer yang diatas 5 tahun tapi tidak ada perubahan.
Noveri Edios mengatakan apa yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi PBB Hanura Berkarya M. Ater Dt. Manambun pada Sidang Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Agam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 itu sangat perlu jadi perhatikan oleh pemerintah, di Aula Utama DPRD Agam, Kamis (21/10).
Lebih lanjut, Noveri Edios menyebut, tenaga honorer merupakan pegawai non PNS dan non PPPK yang bekerja di instansi pemerintah, dimana gajinya dibayarkan oleh APBN atau APBD.
“Gaji honorer harus mengacu kepada Undang-undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang saat ini telah direvisi di Undang-undang Cipta Kerja. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih tentang tenaga honor yang bekerja lebih dari 5 tahun, namun tidak ada perubahan pada gajinya,” ungkapnya.
Sementara itu Noveri Edios ketua Fraksi PBB Hanura Berkarya mengatakan kepada media ini tenaga honorer perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah, sekarang kita lihat di instansi-instasi pemerintahan kinerja mereka bisa terbantu pimpinan, itu harapan dari fraksi PBB Hanura Berkarya kepada pemerintah untuk tahun anggaran 2022 kesejahteraan gaji pegawai honorer untuk di naikan.
Selanjutnya, Noveri Edios dari fraksi PBB Hanura Berkarya melalui fraksinya yang disampaikan oleh M. Ater Dt. Manambun juga meminta penjelasan terkait prioritas program atau kegiatan yang sangat penting untuk dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
(Daji)
