Jakarta, investigasi.news – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyepakati langkah-langkah strategis dalam mengatasi banjir di wilayah Bekasi dan Bogor.
Kesepakatan ini mencakup penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ yang hilang, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan guna mengurangi risiko banjir yang semakin meningkat akibat berkurangnya area resapan air.
Penertiban Sempadan Sungai dan Revitalisasi Situ
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penertiban badan dan sempadan sungai akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan fungsi aliran air tetap optimal.
“Semua badan dan sempadan sungai harus ditertibkan. Jika di atasnya sudah berdiri bangunan dengan alas hak yang sah, maka akan dilakukan pengadaan tanah dan ganti rugi sesuai hasil appraisal. Namun, jika bangunan tersebut tidak memiliki alas hak, maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan pendekatan manusiawi dan mekanisme hukum yang adil,” ujar Nusron Wahid usai rapat koordinasi di Kementerian PUPR, Senin (17/3/2025).
Selain itu, revitalisasi situ yang telah punah juga menjadi fokus utama dalam upaya pengendalian banjir. Berdasarkan data sementara, terdapat 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor yang akan dikembalikan ke fungsi semula sebagai kawasan resapan air.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tampungan air dan mencegah banjir yang semakin sering terjadi akibat perubahan tata guna lahan dan urbanisasi.
Target Penyelesaian Penlok dan Pengadaan Tanah
Untuk menjalankan langkah-langkah tersebut, proses Pengadaan Tanah akan segera dimulai, namun harus didahului dengan penetapan lokasi (Penlok) oleh kepala daerah.
“Target kami, Penlok selesai pada pertengahan April, Pengadaan Tanah rampung akhir Mei, dan pembangunan infrastruktur dapat dimulai pada bulan Juni,” jelas Nusron Wahid.
Sementara itu, Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan Pemprov DKI Jakarta yang membahas penanganan banjir di Jabodetabek.
“Ke depan, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut agar program ini berjalan efektif dan menghasilkan solusi nyata dalam mengurangi banjir di Jakarta dan Jawa Barat,” ujar Diana Kusumastuti.
Pemprov Jabar Siap Percepat Implementasi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik kerja sama ini dan berkomitmen untuk segera menyiapkan kerangka acuan dan Penlok guna mendukung percepatan pelaksanaan proyek.
“Kami akan segera menyiapkan Penlok dengan cepat agar pembangunan bisa dimulai sesuai jadwal. Langkah ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak banjir yang terus berulang,” tegas Dedi Mulyadi.
Dukungan Pejabat Daerah
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi madya dari Kementerian ATR/BPN dan PUPR, serta sejumlah wali kota dan bupati di Provinsi Jawa Barat yang daerahnya terdampak banjir.
Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi banjir di wilayah Bekasi dan Bogor, sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur pengendalian air di kawasan tersebut.
(Wahyu/Red)
