Nasional, investigasi.news- Pemerintah terus berupaya memberikan pengakuan resmi serta perlindungan hukum terhadap tanah ulayat milik masyarakat adat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Barat.
Acara penting ini akan dibuka langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada Senin, 28 April 2025, di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP).
Menurut penjelasan Rezka Oktoberia, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, kegiatan ini menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah untuk mempercepat program pendaftaran tanah ulayat, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Rezka juga menekankan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat adat tentang pentingnya proses pendaftaran tanah ulayat.
Menurutnya, pendaftaran ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan upaya besar untuk menjaga eksistensi komunitas adat di tengah arus modernisasi dan ancaman konflik agraria. Dengan adanya sertifikat tanah ulayat, hak-hak masyarakat adat diakui secara resmi oleh negara, sehingga mengurangi risiko perebutan lahan atau kehilangan tanah secara tidak adil.
Pelaksanaan kegiatan ini tak hanya melibatkan Kementerian ATR/BPN saja, tapi juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan lainnya. Mulai dari kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), organisasi Bundo Kanduang, akademisi dari perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh juga menjadi bukti betapa strategisnya agenda ini untuk mendukung program reforma agraria nasional. ( Wahyu)
