Jakarta, Investigasi.News – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025-2029. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama oleh lima kementerian/lembaga (K/L) pada Senin (17/03/2025) lalu.
Dalam Rakor yang berlangsung di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG), Menteri Nusron menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan guna memastikan efektivitas program.
“Kita akan bertemu setiap bulan untuk melakukan kontrol dan monitoring terhadap perkembangan serta dinamika proyek ILASPP,” ujar Menteri Nusron, Jumat (22/03/2025).
Menurutnya, integrasi administrasi pertanahan dan tata ruang sangat penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kadastral, terutama terkait Areal Penggunaan Lain (APL) dan kawasan kehutanan, serta APL dan wilayah transmigrasi.
“Program ini akan memastikan bahwa persoalan kadastral dapat diselesaikan dengan baik, terutama dalam kaitannya dengan tata ruang dan kehutanan,” terang Menteri Nusron.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, yang turut hadir dalam Rakor ini, menyampaikan apresiasinya atas integrasi data nasional dalam program ILASPP.
“Kami merasa beruntung dilibatkan dalam program ini. Dengan adanya ILASPP, kami sangat terbantu terutama dalam aspek pengelolaan lahan bagi kawasan transmigrasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BIG Muh Aris Marfai menuturkan bahwa pihaknya telah membentuk struktur organisasi yang akan bertanggung jawab dalam penyediaan data dan peta untuk mendukung ILASPP.
“Kami telah memastikan kesiapan tim teknis yang akan bekerja dalam proyek ini, termasuk pembina, pengarah, direktur, dan tim teknis yang memiliki peran masing-masing,” jelasnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh perwakilan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Selain itu, turut mendampingi Menteri ATR/BPN dalam Rakor ini, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; serta Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, beserta jajaran.
Dengan adanya koordinasi rutin dan monitoring yang ketat, diharapkan ILASPP dapat berjalan efektif dan membawa manfaat nyata dalam tata kelola pertanahan dan tata ruang di Indonesia.
Wahyu
