Dharmasraya, investigasi.news – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, secara lugas mengupas berbagai permasalahan fiskal daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 serta Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD 2025-2030. Acara yang digelar di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, Kamis (27/3/2025), ini dihadiri oleh Wakil Bupati Leli Arni, unsur Forkopimda, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat.
Dalam paparannya, Bupati Annisa menegaskan bahwa kondisi fiskal Dharmasraya harus segera dibenahi agar daerah ini dapat lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada transfer dana dari pusat.
“Kita tidak bisa selamanya berharap pada dana pusat. Dharmasraya harus berinovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber daya yang kita miliki harus dimanfaatkan secara maksimal, baik dari sektor pertanian, perkebunan, hingga perdagangan,” tegasnya.
Salah satu permasalahan utama yang disoroti Annisa adalah tingginya ketergantungan APBD Dharmasraya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan transfer dari pemerintah pusat, yang saat ini mencapai 85 persen. Menurutnya, situasi ini sangat berisiko bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
“Jika terus mengandalkan dana pusat, kita akan sulit bergerak maju. Ketika kebijakan pusat berubah, kita bisa mengalami guncangan fiskal yang besar. Oleh karena itu, kita harus lebih agresif dalam meningkatkan PAD,” paparnya.
Annisa juga menyoroti rasio belanja pegawai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022, belanja pegawai masih berada di angka 35 persen dari APBD, namun kini naik menjadi 40 persen di tahun 2025 dan diprediksi mencapai 45 persen tahun depan.
“Ini bukan tren yang sehat. Jika belanja pegawai semakin besar, maka anggaran untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial akan semakin berkurang. Idealnya, belanja pegawai harus ditekan hingga 30 persen,” jelasnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Annisa adalah rendahnya PAD, meskipun Dharmasraya memiliki aset daerah senilai Rp3,7 triliun.
“Yang menjadi ironi adalah biaya perawatan aset ini justru lebih besar dibandingkan pendapatan yang dihasilkan,” ungkapnya.
Sebagai contoh, ia menyebutkan peralatan di Dinas PUPR yang membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi, tetapi belum mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan. Sport Center di Koto Padang juga memiliki potensi besar, namun belum mampu memberikan kontribusi bagi PAD karena kurangnya strategi pemanfaatan. Selain itu, RSUD Dharmasraya yang seharusnya menjadi salah satu sumber PAD terbesar melalui klaim BPJS Kesehatan justru mengalami defisit karena tingginya biaya operasional.
“Di mana-mana, rumah sakit adalah sektor yang menguntungkan. Tapi di kita, kenapa malah merugi?” tanyanya dengan nada kritis.
Annisa awalnya cukup lega saat mengetahui bahwa defisit anggaran Pemkab Dharmasraya hanya Rp40 miliar setelah dilakukan efisiensi. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, angka ini justru naik menjadi Rp70 miliar, dan jika ditambah dengan tunggakan BPJS, maka total defisit membengkak hingga Rp96,3 miliar.
“Ini menunjukkan bahwa kita harus segera melakukan reformasi fiskal agar kondisi keuangan daerah tetap stabil dan tidak semakin terpuruk,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata, Annisa menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja daerah dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerja sama dengan pihak swasta (Public Private Partnership/PPP), memanfaatkan peluang dana hibah dan investasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif.
Annisa juga mengungkap tantangan besar lainnya, yakni Dharmasraya tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030.
“Padahal, masuk dalam RPJMN sangat penting agar kita mendapatkan prioritas dalam alokasi dana pusat. Tanpa itu, kita harus bekerja lebih keras untuk mencari sumber pendanaan pembangunan,” katanya.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Bupati Annisa tetap optimis. Menurutnya, Dharmasraya memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor perkebunan, perdagangan, dan sumber daya alam.
“Saya yakin dengan tim yang solid dan kolaborasi semua pihak, kita bisa mengatasi tantangan fiskal ini dan memastikan pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Annisa juga menegaskan bahwa Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD 2025-2030 ini bukan hanya sekadar agenda seremonial, tetapi harus benar-benar menghasilkan kebijakan strategis yang berpihak pada masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Efisiensi anggaran harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang kita buat,” tambahnya.
Di akhir pidatonya, Annisa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Dharmasraya agar lebih maju, mandiri secara fiskal, dan berdaya saing di tingkat nasional.
“Perubahan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Kita harus bergerak bersama, berkolaborasi, dan bekerja keras agar Dharmasraya semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Ardhi Piliang
