Dharmasraya, investigasi.news – Jalan rusak, semak belukar menjalar, dan aspal penuh lubang—itulah wajah sesungguhnya infrastruktur Kabupaten Dharmasraya hari ini. Sementara itu, miliaran rupiah uang rakyat untuk “pemeliharaan rutin” diduga lenyap tak bersisa. Korupsi berjamaah atau kelalaian sistemik? Yang jelas, rakyat kembali jadi korban.
Pemandangan mengenaskan membentang di banyak titik ruas jalan kabupaten. Bahu jalan dipenuhi semak belukar yang tak tersentuh pemeliharaan. Retakan dan lubang besar tampak di mana-mana. Padahal, tiap tahun, dana miliaran rupiah dikucurkan untuk pemeliharaan jalan oleh Dinas PUPR Dharmasraya, melalui Bidang Bina Marga. Tapi faktanya, jalan justru semakin rusak.
Lebih mengerikan, pekerjaan rawat rutin ini dikerjakan secara sewakelola, dan diduga kuat dilakukan “berjamaah” oleh orang dalam dinas. Anggaran diserap, tapi pelaksanaan minim kualitas. Publik pun tak pernah tahu berapa total dana yang dihabiskan, berapa panjang jalan yang ditangani, atau siapa pihak pelaksana resminya. Semuanya dibungkus rapat dalam selimut ketertutupan.
“Kami menduga ada penyimpangan serius dalam pengerjaan rawat rutin jalan ini. Kenapa tidak pernah dibuka ke publik? Jangan-jangan ini sengaja dibuat buram agar praktik kotor bisa terus berlangsung,” tegas Edwar, aktivis LSM Ampera Indonesia, saat diwawancarai Investigasi.news.
Edwar juga mempertanyakan data ril jalan kabupaten, luas wilayah yang ditangani, serta hitungan teknis biaya per meter. “Kalau memang bersih, buka datanya! Jangan hanya menyembunyikan di balik kata ‘sewakelola’ yang ternyata jadi tameng maling uang rakyat,” tambahnya tajam.
Ia menegaskan, jalan yang tidak terawat bukan sekadar mengganggu lalu lintas. Ini bisa menjadi pembunuh senyap bagi pengendara. Tak hanya itu, infrastruktur yang hancur juga memutus urat nadi ekonomi masyarakat. Namun, aparat terkait justru diam dan terus menutup akses informasi publik.
“Pemeliharaan jalan bukan proyek iseng. Ini menyangkut keselamatan rakyat. Kalau kerjanya asal jadi, anggaran digelapkan, dan laporan disulap—maka itu bukan sekadar kelalaian. Itu kejahatan!” tutup Edwar.
Sampai berita ini diturunkan, PPK dan PPTK proyek rawat rutin belum bisa dikonfirmasi. Investigasi.news akan terus membongkar persoalan ini hingga ke akar-akarnya, demi kepentingan publik dan keadilan anggaran.
Ardhi Piliang
