Dharmasraya, investigasi.news – Proyek renovasi jembatan gantung di Nagari Lubuk Karak, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, menuai kritik keras dari masyarakat. Pekerjaan yang diklaim menelan anggaran sebesar Rp650 juta ini diduga penuh kejanggalan, mulai dari minimnya transparansi hingga dugaan penggelembungan dana.
Jembatan gantung yang membentang sepanjang 65 meter di atas Sungai Batang Momong ini hanya dilakukan perbaikan pada kabel sling bagian atas dan lantai jembatan. Namun, besi penggantung (hanger) serta besi bantalan rangka baja (gelagar melintang dan memanjang), yang seharusnya menjadi komponen vital dalam mendukung beban jembatan, masih menggunakan material lama. Material tersebut diduga hanya dicat ulang untuk menutupi kerusakan, sehingga memunculkan kekecewaan masyarakat.
Parahnya lagi, proyek ini tidak memasang plang informasi pekerjaan, sehingga menyalahi prinsip keterbukaan informasi publik. Ketika dikonfirmasi oleh media, Plt Kepala Dinas PUPR Dharmasraya, Andar, memberikan respons yang tidak memuaskan. Bahkan, upaya lebih lanjut untuk meminta klarifikasi pada Senin (30/12/2024) juga tidak berhasil karena Andar tidak dapat ditemui di kantornya.
“Kami sebagai masyarakat sangat kecewa. Dana sebesar itu hanya untuk mengganti kabel sling atas dan lantai jembatan, sementara besi bantalan tetap memakai material lama. Kami merasa ini sangat tidak masuk akal,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Lubuk Karak yang enggan disebutkan namanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh seorang kontraktor bernama Pak Badul. “Seharusnya, dengan dana sebesar itu, semua komponen jembatan diperbaiki, bukan sekadar kosmetik yang menutupi kelemahan struktur. Apalagi kejadian ambruknya jembatan pada 15 September 2024 lalu masih segar dalam ingatan kami. Waktu itu, kabel penahan putus dan menyebabkan dua orang terluka. Sekarang, kabel sling bawah saja tidak diganti,” tambahnya dengan nada geram.
Masyarakat mencurigai adanya indikasi manipulasi atau penggelembungan anggaran dalam proyek ini. Mereka menilai hasil pekerjaan tidak sebanding dengan dana yang digelontorkan. Kritik juga diarahkan kepada pengawasan proyek yang dinilai lemah, sehingga membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab.
“Pekerjaan ini jauh dari harapan masyarakat. Kami menuntut transparansi dan audit menyeluruh terhadap proyek ini. Jangan sampai dana rakyat disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas tokoh masyarakat tersebut.
Masyarakat Lubuk Karak mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR Dharmasraya, untuk memberikan penjelasan terkait proyek ini. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur agar tidak ada lagi pekerjaan yang asal-asalan.
“Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas. Jangan biarkan jembatan ini menjadi ancaman baru akibat kualitas pekerjaan yang buruk. Kami tidak ingin kejadian jembatan ambruk terulang lagi,” pungkasnya.
Sorotan tajam terhadap proyek ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan proyek infrastruktur. Transparansi dan pengawasan ketat mutlak diperlukan agar anggaran yang besar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ardi Piliang
