Dharmasraya, Investigasi.News – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dharmasraya menunjukkan aksi nyata kepedulian terhadap transparansi publik. Senin (21/4/2025), mereka mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan audiensi langsung terkait dugaan ketertutupan informasi publik, khususnya soal anggaran uji kompetensi guru.
Audiensi yang dipimpin Ketua Umum HMI Dharmasraya, Nanda Arfalia Putra, itu berlangsung hangat namun penuh tekanan. Dalam forum tersebut, Nanda bersama puluhan kader menyuarakan keresahan mereka atas dugaan praktik tidak transparan yang terjadi dalam pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi guru yang dikelola oleh Kemenag.
“Kami tidak sedang mencari sensasi, kami hanya ingin kejelasan. Anggaran itu uang rakyat. Maka sudah seharusnya penggunaannya juga terbuka untuk rakyat,” tegas Nanda kepada jajaran pejabat Kemenag Dharmasraya.
Menurutnya, berdasarkan Permenag RI Nomor 25 Tahun 2025, Kemenag memiliki tanggung jawab penuh dalam membina pendidikan madrasah, pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya. Karena itu, pengelolaan anggaran di dalamnya haruslah sesuai aturan dan transparan.
Tak hanya itu, HMI juga menyoroti sikap lamban Kemenag dalam menangani isu toleransi, seperti kasus pembongkaran rumah ibadah yang sempat mencuat di PT SAK beberapa bulan lalu.
“Sebagai lembaga keagamaan, Kemenag seharusnya berdiri paling depan dalam urusan menjaga harmoni dan toleransi umat,” sambungnya.
Dalam audiensi tersebut, HMI Dharmasraya menyampaikan empat tuntutan utama:
- Keterbukaan informasi anggaran pelatihan dan uji kompetensi guru madrasah dan pesantren.
- Permintaan publikasi resmi terkait hal tersebut dalam waktu 1×24 jam melalui media massa.
- Ancaman aksi turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar bila tuntutan diabaikan.
- Akan melaporkan ke pihak Kejaksaan jika ditemukan indikasi penyelewengan atau kerugian negara.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Kemenag Dharmasraya, H. Masdan, menyatakan siap menindaklanjuti masukan dari HMI dan akan menggelar rapat internal untuk mengkaji isu-isu yang disampaikan.
“Kami baru bertugas, tentu masukan ini akan jadi perhatian penting. Semua poin akan kami bahas dan tindak lanjuti secara prosedural,” ujarnya.
Audiensi ini menjadi pengingat bahwa semangat reformasi birokrasi dan transparansi publik masih terus diperjuangkan oleh generasi muda. HMI Dharmasraya tidak sekadar bicara, mereka bertindak – demi hak masyarakat untuk tahu dan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Ardhi Piliang
