Dharmasraya, investigasi.news – Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Adlisman, hadir mewakili Bupati Sutan Riska dalam Rapat Paripurna lanjutan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Dharmasraya, Ade Sudarman, S.Pd, dan berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Dharmasraya pada Kamis (18/07/2024).
Dalam rapat tersebut, pandangan dari berbagai fraksi DPRD disampaikan secara bergantian. Fraksi Gotong Royong yang diwakili oleh juru bicara Ari Prabowo membuka sesi dengan ulasan mendalam mengenai RPJPD. Selanjutnya, Fraksi Golongan Berkarya yang diwakili oleh Ferryko Efendi, SP, memberikan penilaian kritis terhadap rencana tersebut. Fraksi PAN, yang diwakili oleh Yulindo Sari Muhtar, SE, kemudian menambahkan perspektif penting mengenai kebutuhan pembangunan daerah. Fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya Alisa Septiani, serta Fraksi Nasdem yang diwakili oleh Cecep Nurzaman, S.Pd, MM, turut memberikan kontribusi substansial dalam diskusi. Fraksi Nurani Demokrat, diwakili oleh Salman, S.Sos, dan Fraksi Bangsa Sejahtera yang diwakili oleh Irmon, S.Hut, menambahkan pandangan mereka, menyoroti aspek-aspek vital dalam RPJPD.
Fraksi-fraksi DPRD sepakat bahwa RPJPD merupakan instrumen strategis yang tidak hanya merancang arah pembangunan jangka panjang tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan. Dalam pandangannya, RPJPD dianggap sebagai landasan yang krusial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang terencana dengan baik.
Beberapa rekomendasi signifikan diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD. Pertama, mereka menggarisbawahi pentingnya kebijakan afirmatif untuk memastikan pemerataan pembangunan, khususnya untuk daerah-daerah yang masih tertinggal. Mereka menekankan perlunya strategi yang lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan pembangunan. Selain itu, terdapat dorongan kuat untuk fokus pada pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat yang dianggap penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, fraksi-fraksi DPRD mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan Pabrik Pengelolaan Hilirisasi Kelapa Sawit, atau dikenal sebagai Pabrik Minyak Goreng. Mereka menilai langkah ini sangat penting agar daerah tidak hanya berperan sebagai penghasil kelapa sawit mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk olahan yang memiliki nilai tambah tinggi. Kerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diharapkan dapat mengakselerasi realisasi proyek ini.
Ade Sudarman, S.Pd, sebagai pimpinan rapat, menyatakan bahwa pandangan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD ini diharapkan menjadi acuan penting dalam penyusunan RPJPD. “Pandangan ini harus dipertimbangkan dengan serius untuk memastikan bahwa RPJPD tidak hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah di masa mendatang,” tutup Ade Sudarman.
Ardhi Piliang
