Pariaman, Investigasi.news – Dalam langkah yang mencerminkan pendekatan penuh kekeluargaan, Penjabat (Pj) Wali Kota Pariaman, Roberia, memutuskan untuk tidak memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat yang sempat menolak dirinya. Konferensi pers terkait hal ini digelar di Balaikota Pariaman pada Jum’at sore (6/9), dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Pariaman, Yaminu Rizal.
Beberapa bulan lalu, sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman menandatangani surat penolakan terhadap Roberia, yang kemudian dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri pada 29 Februari 2024. Gubernur Sumatera Barat pun memerintahkan pemeriksaan atas kasus ini, dan hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang terlibat layak dijatuhi sanksi berat.
Namun, Roberia mengambil keputusan berbeda. Meski dalam aturan disiplin ASN, hukuman berat bisa berupa penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian sebagai ASN, Roberia memilih jalan rekonsiliasi. “Setelah para pejabat tersebut mengakui kesalahannya, kami saling bermaafan dan menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan,” jelas Yaminu Rizal.
Sehari sebelumnya, sebuah pertemuan tak resmi digelar di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Di kedai sederhana, sambil menikmati durian, Roberia dan para pejabat yang sebelumnya menolak dirinya, duduk bersama dalam suasana santai. Hadir pula sejumlah pejabat penting lainnya seperti Asisten II Elfis Candra dan Inspektur Alfian Harun, yang ikut menjadi saksi berakhirnya konflik ini.
“Dengan keputusan ini, perselisihan antara Kepala OPD dengan Pj Wali Kota Pariaman berakhir sudah. Ini adalah bentuk pembinaan, bukan pembalasan,” tegas Yaminu.
Yaminu menutup konferensi dengan pesan penting, “Kini saatnya kita bangun kembali komunikasi yang terbuka dan kondusif demi kemajuan Kota Pariaman.”
Afri
