Pj Wali Kota Roberia Hadiri Launching E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat 2024

More articles

spot_img

Kota Pariaman, investigasi.news – Dalam acara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Penjabat Wali Kota Pariaman, Roberia, turut hadir pada peluncuran Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat Tahun 2024. Acara ini berlangsung di The ZHM Premiere Hotel Kota Padang, pada Senin (24/6/2024).

Acara tersebut diorganisir oleh Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat dan dihadiri oleh berbagai kepala daerah, Kepala Dinas Kominfo, serta perwakilan badan publik se-Sumatera Barat. Dalam pidatonya, Mahyeldi menegaskan bahwa Monev Keterbukaan Informasi Publik merupakan langkah penting dalam transformasi layanan informasi publik, bertujuan untuk menilai kinerja badan publik dalam memenuhi kewajiban layanan informasi kepada masyarakat.

Baca Juga :  Kios Perlu Penataan, Pedagang Toko di Pasar Rakyat Pariaman Sampaikan Keluhan

“KI sebagai lembaga independen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memiliki peran penting dalam memastikan badan publik menjalankan tugasnya dengan transparan,” ujar Mahyeldi.

Mengusung tema “Mewujudkan Badan Publik Informatif di Sumatera Barat,” acara ini mencerminkan komitmen Pemprov Sumbar untuk menciptakan badan publik yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pj Wali Kota Pariaman, Roberia, juga menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. “Badan Publik harus memberikan akses informasi yang mudah kepada masyarakat, kecuali informasi yang bersifat rahasia negara,” tegas Roberia.

Baca Juga :  Memasuki Masa Tenang, Pj. Walikota Pariaman Lepas Petugas Penertiban APK

Direktur di Kementerian Hukum dan HAM RI ini menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat untuk mengetahui kinerja badan publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih akuntabel dan transparan.

Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam Penilaian Badan Publik di Sumatera Barat Tahun 2024. Acara ini juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh bupati dan wali kota untuk mendukung keterbukaan informasi di daerah, serta penyerahan buku QRCode PPID oleh Gubernur kepada para kepala daerah se-Sumatera Barat.

Afr

spot_img
spot_img

Latest

spot_img