Padang, Investigasi.news – Menjelang Pilkada 2024 di Sumatera Barat, peran media dalam memperkuat demokrasi kembali mendapatkan perhatian serius. Mendapati hal tersebut, JMSI Sumbar dan KPU Sumbar mengambil langkah dengan menggelar diskusi terkait peran strategis media dalam mengawal pilkada 2024 di Kupibatigo pada Kamis (24/10).
Dikesempatan tersebut yang menjadi bahasan utama adalah tentang media online agar dapat berkontribusi secara efektif dalam mengawasi proses demokrasi dan peliputan pemilihan. Acara yang dipandu oleh moderator Hani Tanjung dan menghadirkan tiga narasumber Lindo Karsyah, Hamdan dan Syofiardi Bachyu.
Lebih lanjut pada acara tersebut Lindo Karsyah, seorang pakar media, menyampaikan kekhawatirannya mengenai perlakuan yang sering tidak seimbang antara media online dan media cetak. Ia mengungkapkan, “Media cetak masih dipandang lebih bergengsi, padahal pembacaannya semakin menurun. Mengapa iklan di media online yang memiliki audiens lebih besar justru diabaikan?” Poin ini mencerminkan pergeseran besar dalam pola konsumsi informasi di masyarakat, di mana media online semakin menjadi sumber utama berita.
Lindo juga menggarisbawahi pentingnya kecepatan dan akurasi dalam peliputan Pilkada 2024. “Di era digital, masyarakat cenderung mencari informasi yang cepat. Namun, kita tidak boleh mengorbankan akurasi demi kecepatan,” tambahnya. Menurutnya, tantangan bagi media online adalah bagaimana menyajikan berita yang tepat dan cepat tanpa kehilangan kualitas informasi.
Syofiardi Bachyul, seorang jurnalis senior, menegaskan bahwa pers berfungsi sebagai pilar penting dalam demokrasi, khususnya sebagai kontrol sosial. “Demokrasi memiliki empat pilar: legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kontrol sosial. Pers berperan sebagai pengawal agar pemilu berjalan dengan transparan dan adil,” ujarnya. Syofiardi mengingatkan bahwa tanpa keberadaan pers yang kritis dan berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang benar, kualitas demokrasi bisa terancam.
Di tengah tantangan tersebut, ia mencatat bahwa media saat ini menghadapi krisis kepercayaan. “Kecepatan penyampaian informasi yang tinggi sering kali mengorbankan kedalaman berita. Kita perlu menjaga integritas dengan tetap berpegang pada prinsip jurnalisme yang baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hamdan, Komisioner KPU Sumatera Barat, menyampaikan keyakinan bahwa KPU siap untuk menyelenggarakan Pilkada di 19 kabupaten/kota dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. “Keterlibatan pers sangat penting untuk menjaga proses pemilihan yang bersih dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kami siap bekerja sama dengan media untuk memastikan bahwa semua informasi terkait Pilkada dapat diakses dengan baik oleh publik,” ungkap Hamdan.
Hamdan juga menambahkan bahwa KPU sangat mengandalkan media untuk menyebarkan informasi yang akurat dan relevan mengenai proses pemilu. “Media berperan sebagai penghubung antara KPU dan masyarakat, sehingga publik mendapatkan informasi yang benar mengenai pelaksanaan pemilu,” lanjutnya.
Dalam diskusi tersebut, Lindo Karsyah juga menekankan pentingnya media untuk menghasilkan liputan yang tidak hanya menarik tetapi juga mendalam dan bermakna. “Kita harus bisa memilah antara apa yang menarik dan apa yang penting. Dalam konteks Pilkada, kita perlu fokus pada isu-isu substansial yang mempengaruhi masyarakat, bukan hanya sensasi,” ujarnya.
Tak ketinggalan, Syofiardi menambahkan bahwa media harus mengedepankan akurasi dalam setiap laporan. “Jurnalis harus memastikan informasi yang disampaikan tidak hanya cepat tetapi juga benar dan dapat dipercaya. Ini adalah tantangan besar, terutama di era informasi yang serba cepat ini,” kata Syofiardi.
Diskusi ini juga menyentuh pentingnya etika jurnalisme dalam menjalankan tugasnya. Syofiardi menekankan bahwa jurnalis harus tetap setia pada tugas mereka untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. “Krisis yang dihadapi media bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kepercayaan publik. Kita harus menggunakan hak istimewa kita sebagai jurnalis dengan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.
Melalui diskusi ini, para narasumber berharap agar media di Sumatera Barat, terutama media online, semakin menyadari peran strategis mereka dalam Pilkada 2024. Media diharapkan tidak hanya menjadi penyaji informasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengawal proses demokrasi yang transparan dan adil. “Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi kita, dimulai dari informasi yang akurat dan bertanggung jawab,” tutup Hamdan.
ScM
