Padang, Investigasi.news– Pemerintah Kota Padang terus mempercepat penataan infrastruktur perkotaan melalui program unggulan “Padang Rancak”. Sejumlah langkah konkret mulai digulirkan, mulai dari pengendalian banjir, penataan jalan, pembenahan drainase, hingga rencana pembangunan flyover di titik-titik rawan macet.
Komitmen ini ditegaskan dalam agenda coffee morning yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang bersama sejumlah pemangku kepentingan, Rabu (16/4/2025).
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan infrastruktur kota yang makin kompleks. Menurutnya, persoalan banjir menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani secara menyeluruh.
“Normalisasi Batang Kandis sudah menunjukkan dampak positif. Tapi kita masih punya banyak pekerjaan di sungai-sungai lainnya, terutama di kawasan Maransi, Gunung Pangilun, Belanti, hingga Tarandam,” jelas Maigus.
Ia juga menyoroti buruknya kondisi drainase di sejumlah ruas, termasuk Jalan Bypass. Selain banjir, kemacetan lalu lintas juga terus menghantui warga, khususnya di titik-titik seperti Pasar Alai, Lubuk Begalung, Bandar Buat, hingga Durian Tarung.
“Flyover menjadi kebutuhan mendesak. Kami berharap ini bisa segera masuk skala prioritas pemerintah pusat,” ujarnya.
Program “Padang Rancak” sendiri ditujukan untuk menata kawasan dari batas kota hingga Teluk Bayur, meliputi pembangunan trotoar, taman kota, dan penguatan sistem drainase secara terpadu.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menyebutkan tahun ini Pemko mendapat suntikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Di sisi lain, Kota Padang juga mendapat mandat mendukung proyek nasional pembangunan flyover Sitinjau Lauik.
“Tanggung jawab kita pada pembebasan lahan. Selain itu, normalisasi Batang Kandis akan terus berlanjut. Di Siteba, IPLT yang masih konvensional akan diintegrasikan dengan sistem kompos, demi sanitasi yang lebih aman dan modern,” kata Tri.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera, Naryo Widodo, turut menyoroti penyebab genangan yang kerap terjadi di sejumlah titik di Kota Padang. Ia menyebut bangunan liar yang menutup saluran drainase sebagai faktor utama.
“Seperti di Jondul Rawang, banyak bangunan yang hambat aliran air, bahkan ada teras masjid yang mengambil badan drainase. Ini harus jadi perhatian semua pihak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Jalan Nasional Sumbar, Thabrani, memaparkan bahwa pembangunan jembatan Air Gadang dan rehabilitasi jembatan Duku akan dilakukan tahun ini, termasuk pemeliharaan jalan nasional yang melintasi Kota Padang.
“Kami juga dorong Pemko agar membuka akses ke Terminal Anak Air, mengingat letaknya strategis dan terhubung langsung ke jalan tol Padang–Sicincin,” katanya.
Dari sisi pengelolaan sampah, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Maria Doeni Isa, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membangun fasilitas RDF (Refuse-Derived Fuel) di TPA Air Dingin. Fasilitas ini mampu mengolah 200 ton sampah per hari menjadi bahan bakar alternatif untuk PT Semen Padang.
“Revitalisasi IPLT juga kami lakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi masyarakat,” ungkap Maria.
Senada, Kepala Dinas SDA dan Bina Konstruksi Sumbar, Rifda Suriani, menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai rencana penataan infrastruktur Kota Padang, termasuk pelebaran drainase dan penanganan kawasan langganan banjir.
“Kami siap berkolaborasi. Padang harus bebas dari banjir dan macet, itu tujuan kita bersama,” pungkas Rifda.
ScM/Mc
