Padang Panjang, Investigasi.news – Komponen masyarakat bersama pihak Kelurahan Tanah Pak Lambik (TPL), Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) berkomitmen untuk menjadikan kelurahan itu sebagai kampung kriya.
Hal itu disampaikan Lurah TPL, Erosen Adera, ST saat pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Selasa (18/1). “Sebagai prioritas, saat ini dimulai dari pelatihan membatik. Sudah ada pesanan untuk perajin batik kita. Ketua TP-PKK Kota, dr. Dian Puspita Fadly Amran, Sp.JP pun sudah memakai produk batik kita” sebutnya.
Ditambahkannya, dengan adanya batik, handycraft, kerajinan dan produk UMKM lainnya, pihaknya akan membuat stand berjalan yang diisi produk asli TPL. “Sebagai usulan di bidang ekonomi, yaitu pelaksanaan pelatihan kerajinan handycraft untuk peningkatan pendapatan warga,” jelasnya.
Selain itu, kata Erosen lagi, berdasarkan rembuk keluarga yang diadakan delapan RT di TPL, dan rapat pra musrenbang yang telah dilaksanakan, ada beberapa usulan dalam musrenbang tahun ini. Di antaranya di bidang fisik, perbaikan jalan lingkungan Gang Alexandria di RT 2, perbaikan riol di RT 7, peningkatan trotoar sepanjang jalan RT 7, perbaikan dan penambahan dam dinding pembatas di RT 4 dan RT 5, pembuatan Riol di RT 6 dan pembuatan drainase di RT 1.
Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Bappeda, Erny Hafni, S.P, M.T, M.Sc menyampaikan, adapun prioritas pembangunan untuk tahun 2023 di antaranya di bidang ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pemulihan ekonomi pasca penanganan Covid-19, peningkatan kualitas pendidikan, pengamalan nilai agama dan budaya, menuju Padang Panjang bermarwah dan bermartabat, bisa jadi poin pertimbangan dalam memberikan usulan dalam musrenbang,” paparnya.
Pelaksanaan musrenbang di tahun ini, katanya, lebih kepada klarifikasi dan melengkapi dokumen pendukung. untuk itu perlu didalami apa yang menjadi prioritas dalam tahun ini bisa dibuka kembali pada usulan tahun lalu yang belum tertampung di APBD.
“Untuk usulan pada bidang fisik, perlu dilengkapi surat kesediaan lahan dan data pendukung lainnya. Karena saat kita upload di sistem, semua data dan bahan sudah tersedia,” jelasnya.
Sementara itu Camat PPT, Drs. Asrul menyampaikan agar setiap rencana pembangunan fisik yang diusulkan, agar kesepakatan lahan yang dipergunakan harus jelas statusnya. Sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
“Mudah-mudahan apa yang diusulkan melalui RT dan LPM, dari enam usulan dan tiga cadangan, dapat masuk dalam perumusan di Bappeda dan dapat direalisasikan nantinya,” harapnya. (Km)
